Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma'ruf Amin menekankan fatwa (ijtihad) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus berpedoman dan mengacu Al-Quran dan hadits, agar dapat menjadi panduan dan bimbingan bagi masyarakat.
"Para ulama harus berusaha secara sungguh-sungguh mencapai suatu hukum dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits dalam memberikan fatwa," kata K.H Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia VIII di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat, Rabu.
Ia mengatakan agar fatwa tetap berpegang pada Al-Quan dan hadits, maka para ulama hendaknya berpikir dan bertindak berdasarkan empat kaidah-kaidah yang jelas (manhaj).
“Manhaj yang kita pakai adalah manhaj samawi standar langit, manhaj rabbani standar ketuhanan, manhaj imani standar keimanan, dan manhaj tasyri’i standar syariah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pedoman yang digunakan dalam mencari fatwa menggunakan standar syariah yang didasari pada hikmah, keadilan, rahmat, dan maslahat. Sebab, sejatinya syariat Islam adalah wujud dari keadilan dan rahmat Allah di muka bumi.
Wapres juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk membahas masalah-masalah strategis keumatan dan kebangsaan. Selain itu, forum ini juga membahas isu-isu kontemporer yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia, seperti masalah-masalah kenegaraan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual (masail waqi’iyah mu’ashirah) dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyyah).
Baca juga: Jusuf Kalla: Kebijakan Tapera bantu masyarakat miliki rumah
Baca juga: Pj Gubernur Babel berharap MUI sosialisasikan hasil Ijtima Ulama
"Saya berharap forum ini dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin," katanya.
Terkait dengan masalah kenegaraan, Wapres berpesan untuk bertanggung jawab dalam menjaga negara ini agar tetap berada di dalam khithah kebangsaan dan kenegaraan, dan tidak menyimpang.
“Menjaga negara ini supaya tetap berada dalam kerangka kesepakatan nasional, sehingga negara ini tetap terjaga. Itulah maka banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari ijtima ini,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum MUI K.H. Marsudi Syuhud mengungkapkan bahwa Ijtima Ulama diselenggarakan MUI untuk turut serta memainkan peran dalam membangun bangsa ini. Melalui forum ini, berbagai mazhab dan pendapat dari para ulama disatukan untuk mendapatkan fatwa, khususnya dalam menjawab persoalan praktik berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan agama Islam.
“Maka disinilah disebut ijtihad, yang terus berkembang. InsyaAllah yang dibahas nilainya tidak sekedar maslahat untuk Indonesia tetapi dunia,” ujarnya.
Baca juga: Wapres: Ijtima Ulama Indonesia adalah forum penting
Baca juga: Wapres minta ulama suarakan sistem ekonomi keuangan syariah
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Para ulama harus berusaha secara sungguh-sungguh mencapai suatu hukum dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits dalam memberikan fatwa," kata K.H Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia VIII di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat, Rabu.
Ia mengatakan agar fatwa tetap berpegang pada Al-Quan dan hadits, maka para ulama hendaknya berpikir dan bertindak berdasarkan empat kaidah-kaidah yang jelas (manhaj).
“Manhaj yang kita pakai adalah manhaj samawi standar langit, manhaj rabbani standar ketuhanan, manhaj imani standar keimanan, dan manhaj tasyri’i standar syariah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pedoman yang digunakan dalam mencari fatwa menggunakan standar syariah yang didasari pada hikmah, keadilan, rahmat, dan maslahat. Sebab, sejatinya syariat Islam adalah wujud dari keadilan dan rahmat Allah di muka bumi.
Wapres juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk membahas masalah-masalah strategis keumatan dan kebangsaan. Selain itu, forum ini juga membahas isu-isu kontemporer yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia, seperti masalah-masalah kenegaraan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual (masail waqi’iyah mu’ashirah) dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyyah).
Baca juga: Jusuf Kalla: Kebijakan Tapera bantu masyarakat miliki rumah
Baca juga: Pj Gubernur Babel berharap MUI sosialisasikan hasil Ijtima Ulama
"Saya berharap forum ini dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin," katanya.
Terkait dengan masalah kenegaraan, Wapres berpesan untuk bertanggung jawab dalam menjaga negara ini agar tetap berada di dalam khithah kebangsaan dan kenegaraan, dan tidak menyimpang.
“Menjaga negara ini supaya tetap berada dalam kerangka kesepakatan nasional, sehingga negara ini tetap terjaga. Itulah maka banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari ijtima ini,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum MUI K.H. Marsudi Syuhud mengungkapkan bahwa Ijtima Ulama diselenggarakan MUI untuk turut serta memainkan peran dalam membangun bangsa ini. Melalui forum ini, berbagai mazhab dan pendapat dari para ulama disatukan untuk mendapatkan fatwa, khususnya dalam menjawab persoalan praktik berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan agama Islam.
“Maka disinilah disebut ijtihad, yang terus berkembang. InsyaAllah yang dibahas nilainya tidak sekedar maslahat untuk Indonesia tetapi dunia,” ujarnya.
Baca juga: Wapres: Ijtima Ulama Indonesia adalah forum penting
Baca juga: Wapres minta ulama suarakan sistem ekonomi keuangan syariah
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024