Dua orang Kepala Desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita pada ajang Penganugerahan Paralegal Justice Award (PJA) 2024 di Jakarta Sabtu malam (01/06/2024). Keduanya yaitu Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah dan Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung.
Kepala Desa Namang Bangka Tengah, Zaiwan berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus, yakni Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita, Penghargaan Paralegal Justice Award 2024, dan sebagai Peringkat 1 Peserta Favorit Publik dari Region 3 (Region 3 terdiri dari Kepri, Babel, Bengkulu dan Lampung).
Desa Namang merupakan Desa Sadar Hukum yang memiliki berbagai prestasi, yaitu Penghargaan Wana Lestari 2010, Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara 2013, Penghargaan Hutan Pelawan sebagai Hutan Pariwisata Award Bidang Lingkungan, Penghargaan Paramakarya 2017 dan teranyar, menjadi Desa Mandiri serta Desa Wisata di tahun 2023.
”Madu Pelawan dari Desa Namang saat ini sedang dalam verifikasi oleh Ditjen Kekayaan Intelektual untuk diusulkan menjadi Indikasi Geografis dari Bangka Belitung," kata Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto dalam rilisnya kepada ANTARA Babel di Pangkalpinang, Senin (3/6).
Baca juga: Sebanyak 12 Kades/Lurah Babel raih predikat NLP di Paralegal Justice Award Kemenkumham 2024
Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung Pratiwi Perucha juga berhasil mendapatkan tiga gelar yakni gelar Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita dan penghargaan Paralegal Justice Award 2024.
Desa Keciput memiliki berbagai macam prestasi dan dikenal dengan Desa Pariwisata, terutama wisata bahari. Tahun 2024 Desa Keciput menjadi satu-satunya desa dari Bangka Belitung yang masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementerian Pariwisata.
Peserta yang meraih Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita secara bersamaan akan dianugerahi Paralegal Justice Award 2024.
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan, saat ini sudah ada sebanyak 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan 138 Desa/ Kelurahan binaan di Bangka Belitung yang dalam pembinaan Kanwil Kemenkumham Babel. Adapun jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 2 di Kabupaten Bangka, 4 di Kabupaten Bangka Barat, 6 di Kabupaten Bangka Selatan, 6 di Kabupaten Bangka Tengah, 7 di Kabupaten Belitung, 10 di Kabupaten Belitung Timur dan 6 di Kota Pangkalpinang.
Menurut Kakanwil Harun Sulianto, pada ajang Paralegal Justice Award 2024 ini, pihaknya mengusulkan sebanyak 42 Kades/ Lurah, namun dalam seleksi tingkat nasional oleh BPHN hanya terpilih 12 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2023 lalu yang hanya 3 orang.
"Terima kasih kepada Kades Namang Bangka Tengah dan Kades Keciput Belitung yang telah masuk 50 besar dari 300 peserta Paralegal Justice Award 2024,“ kata Kakanwil Harun Sulianto yang merupakan putra kelahiran Bangka Belitung tersebut.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.
"Peserta yang mendapatkan anugerah sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) sebanyak 50 Orang, dari 300 orang peserta," ungkap Widodo.
Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) diberikan kepada desa atau kelurahan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat.
“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” ujar Widodo Kepala BPHN.
Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui berbagai seleksi, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.
Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (1/6) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024 (Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi), dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
Lalu hadir juga Para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Kakanwil Kemenkumham dan Kadivyankumham dari seluruh Indonesia. Dari Bangka Belitung hadir Kakanwil Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), serta Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Muhamat Ariyanto). Turut hadir Pj. Bupati Belitung Yuspian dan Staf Ahli Bupati Bangka Tengah A. Syaiful Nizam.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Kepala Desa Namang Bangka Tengah, Zaiwan berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus, yakni Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita, Penghargaan Paralegal Justice Award 2024, dan sebagai Peringkat 1 Peserta Favorit Publik dari Region 3 (Region 3 terdiri dari Kepri, Babel, Bengkulu dan Lampung).
Desa Namang merupakan Desa Sadar Hukum yang memiliki berbagai prestasi, yaitu Penghargaan Wana Lestari 2010, Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara 2013, Penghargaan Hutan Pelawan sebagai Hutan Pariwisata Award Bidang Lingkungan, Penghargaan Paramakarya 2017 dan teranyar, menjadi Desa Mandiri serta Desa Wisata di tahun 2023.
”Madu Pelawan dari Desa Namang saat ini sedang dalam verifikasi oleh Ditjen Kekayaan Intelektual untuk diusulkan menjadi Indikasi Geografis dari Bangka Belitung," kata Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto dalam rilisnya kepada ANTARA Babel di Pangkalpinang, Senin (3/6).
Baca juga: Sebanyak 12 Kades/Lurah Babel raih predikat NLP di Paralegal Justice Award Kemenkumham 2024
Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung Pratiwi Perucha juga berhasil mendapatkan tiga gelar yakni gelar Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita dan penghargaan Paralegal Justice Award 2024.
Desa Keciput memiliki berbagai macam prestasi dan dikenal dengan Desa Pariwisata, terutama wisata bahari. Tahun 2024 Desa Keciput menjadi satu-satunya desa dari Bangka Belitung yang masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementerian Pariwisata.
Peserta yang meraih Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita secara bersamaan akan dianugerahi Paralegal Justice Award 2024.
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan, saat ini sudah ada sebanyak 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan 138 Desa/ Kelurahan binaan di Bangka Belitung yang dalam pembinaan Kanwil Kemenkumham Babel. Adapun jumlah Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 2 di Kabupaten Bangka, 4 di Kabupaten Bangka Barat, 6 di Kabupaten Bangka Selatan, 6 di Kabupaten Bangka Tengah, 7 di Kabupaten Belitung, 10 di Kabupaten Belitung Timur dan 6 di Kota Pangkalpinang.
Menurut Kakanwil Harun Sulianto, pada ajang Paralegal Justice Award 2024 ini, pihaknya mengusulkan sebanyak 42 Kades/ Lurah, namun dalam seleksi tingkat nasional oleh BPHN hanya terpilih 12 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2023 lalu yang hanya 3 orang.
"Terima kasih kepada Kades Namang Bangka Tengah dan Kades Keciput Belitung yang telah masuk 50 besar dari 300 peserta Paralegal Justice Award 2024,“ kata Kakanwil Harun Sulianto yang merupakan putra kelahiran Bangka Belitung tersebut.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.
"Peserta yang mendapatkan anugerah sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) sebanyak 50 Orang, dari 300 orang peserta," ungkap Widodo.
Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) diberikan kepada desa atau kelurahan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat.
“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” ujar Widodo Kepala BPHN.
Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui berbagai seleksi, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.
Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (1/6) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024 (Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi), dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
Lalu hadir juga Para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Kakanwil Kemenkumham dan Kadivyankumham dari seluruh Indonesia. Dari Bangka Belitung hadir Kakanwil Kemenkumham Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), serta Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Muhamat Ariyanto). Turut hadir Pj. Bupati Belitung Yuspian dan Staf Ahli Bupati Bangka Tengah A. Syaiful Nizam.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024