Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ansori mengatakan mewujudkan Tanjung Pandan sebagai wilayah bebas (zero) dari aktivitas pertambangan masih menjadi sebuah tantangan sampai saat ini.
"Tentunya untuk mewujudkan Tanjung Pandan sebagai wilayah yang bebas dari aktivitas pertambangan masih menjadi tantangan sampai saat ini," katanya di Tanjung Pandan, Rabu.
Menurut dia, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Tahun 2014- 2034, Tanjung Pandan ditetapkan sebagai kawasan bebas dari aktivitas tambang.
Ia mengatakan, hal ini diperkuat dengan pasal 35 huruf d yang menyebutkan kawasan Tanjung Pandan diperuntukkan bagi pariwisata alam.
"Namun fakta di lapangan aktivitas tambang di Tanjung Pandan masih marak terjadi baik berbentuk badan perusahaan legal maupun penambang-penambang biji timah ilegal," ujarnya.
Ansori menyampaikan, mewujudkan Tanjung Pandan bebas dari aktivitas tambang adalah amanah dari peraturan daerah, apalagi saat ini kota Tanjung Pandan sudah memasuki usia ke-186 tahun.
"Tentunya tidak mudah karena tambang masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Belitung," katanya.
Meskipun demikian, sebagai sebuah cita-cita, maka mewujudkan kota Tanjung Pandan sebagai wilayah bebas dari aktivitas tambang harus terus diperjuangkan.
Dikatakan dia, apalagi pemerintah daerah saat ini telah menetapkan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi masyarakat pasca tambang timah.
"Mengubah pola pikir masyarakat dari tambang ke pariwisata memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang," ujarnya.
Ansori menilai, hal ini semakin diperparah kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 yang terus melemah, sehingga kondisi pariwisata Belitung juga turut mengalami penurunan.
"Sehingga masyarakat banyak yang kembali ke tambang sebagai opsi ekonomi dan ini adalah sebuah fakta," katanya.
Untuk itu, kata Ansori, persoalan dilematisasi antara tambang dan pariwisata di daerah itu akan terus-menerus terjadi sampai beberapa waktu ke depan.
"Maka dari itu depannya memang harus ada formulasi yang visioner terhadap dua aspek ini yang selama ini telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Tentunya untuk mewujudkan Tanjung Pandan sebagai wilayah yang bebas dari aktivitas pertambangan masih menjadi tantangan sampai saat ini," katanya di Tanjung Pandan, Rabu.
Menurut dia, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Tahun 2014- 2034, Tanjung Pandan ditetapkan sebagai kawasan bebas dari aktivitas tambang.
Ia mengatakan, hal ini diperkuat dengan pasal 35 huruf d yang menyebutkan kawasan Tanjung Pandan diperuntukkan bagi pariwisata alam.
"Namun fakta di lapangan aktivitas tambang di Tanjung Pandan masih marak terjadi baik berbentuk badan perusahaan legal maupun penambang-penambang biji timah ilegal," ujarnya.
Ansori menyampaikan, mewujudkan Tanjung Pandan bebas dari aktivitas tambang adalah amanah dari peraturan daerah, apalagi saat ini kota Tanjung Pandan sudah memasuki usia ke-186 tahun.
"Tentunya tidak mudah karena tambang masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Belitung," katanya.
Meskipun demikian, sebagai sebuah cita-cita, maka mewujudkan kota Tanjung Pandan sebagai wilayah bebas dari aktivitas tambang harus terus diperjuangkan.
Dikatakan dia, apalagi pemerintah daerah saat ini telah menetapkan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi masyarakat pasca tambang timah.
"Mengubah pola pikir masyarakat dari tambang ke pariwisata memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang," ujarnya.
Ansori menilai, hal ini semakin diperparah kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 yang terus melemah, sehingga kondisi pariwisata Belitung juga turut mengalami penurunan.
"Sehingga masyarakat banyak yang kembali ke tambang sebagai opsi ekonomi dan ini adalah sebuah fakta," katanya.
Untuk itu, kata Ansori, persoalan dilematisasi antara tambang dan pariwisata di daerah itu akan terus-menerus terjadi sampai beberapa waktu ke depan.
"Maka dari itu depannya memang harus ada formulasi yang visioner terhadap dua aspek ini yang selama ini telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024