Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menilai terdapat unsur ketidaktahuan atas apa yang dilakukan oleh lima orang warga NU atau nahdliyin yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog.
"Ya saya kira ini karena masalah ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi, peta, dan sebagainya, ya karena mungkin belum cukup umur atau bagaimana ya," kata Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU di Jakarta, Selasa.
Gus Yahya, sapaan akrabnya mengungkapkan keberangkatan kelima nahdliyin tersebut diawali dengan ajakan salah satu organisasi nirlaba yang bertindak sebagai advokat Israel kepada masing-masing dari kelima nahdliyin tersebut secara pribadi.
Pada awalnya, jelas dia, keberangkatan mereka hanya merupakan ajakan untuk dialog antaragama atau interfaith dialogue dengan berbagai pihak, tanpa adanya pertemuan dengan Presiden Israel.
"Dan itu (pertemuan dengan Presiden Israel) mendadak diadakan di sana," tambahnya.
Menurut Gus Yahya, hal ini merupakan salah satu upaya yang mencoba menyeret PBNU ke dalam agenda politik internasional.
Oleh sebab itu, ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan oleh PBNU dalam mencegah hal itu terjadi, salah satunya melalui imbauan agar para kader maupun warga NU agar berhati-hati sebelum mengambil tindakan.
Terkait sanksi yang diberikan kepada kelima orang tersebut, Gus Yahya menekankan pihaknya akan memberikan sanksi kepada mereka.
"Aturan kita sudah jelas dan rinci mengenai kesalahan dan sanksi ini. Kalau bisa dikatakan, ya tahu tidak tahu mereka telah melanggar suatu aturan bahwa semua engagement harus lewat PBNU," tegasnya.
Meski demikian, Gus Yahya selaku ketua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, atas kegaduhan yang diperbuat oleh lima orang anggotanya.
Untuk diketahui, sebanyak lima orang nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Ya saya kira ini karena masalah ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi, peta, dan sebagainya, ya karena mungkin belum cukup umur atau bagaimana ya," kata Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU di Jakarta, Selasa.
Gus Yahya, sapaan akrabnya mengungkapkan keberangkatan kelima nahdliyin tersebut diawali dengan ajakan salah satu organisasi nirlaba yang bertindak sebagai advokat Israel kepada masing-masing dari kelima nahdliyin tersebut secara pribadi.
Pada awalnya, jelas dia, keberangkatan mereka hanya merupakan ajakan untuk dialog antaragama atau interfaith dialogue dengan berbagai pihak, tanpa adanya pertemuan dengan Presiden Israel.
"Dan itu (pertemuan dengan Presiden Israel) mendadak diadakan di sana," tambahnya.
Menurut Gus Yahya, hal ini merupakan salah satu upaya yang mencoba menyeret PBNU ke dalam agenda politik internasional.
Oleh sebab itu, ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan oleh PBNU dalam mencegah hal itu terjadi, salah satunya melalui imbauan agar para kader maupun warga NU agar berhati-hati sebelum mengambil tindakan.
Terkait sanksi yang diberikan kepada kelima orang tersebut, Gus Yahya menekankan pihaknya akan memberikan sanksi kepada mereka.
"Aturan kita sudah jelas dan rinci mengenai kesalahan dan sanksi ini. Kalau bisa dikatakan, ya tahu tidak tahu mereka telah melanggar suatu aturan bahwa semua engagement harus lewat PBNU," tegasnya.
Meski demikian, Gus Yahya selaku ketua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, atas kegaduhan yang diperbuat oleh lima orang anggotanya.
Untuk diketahui, sebanyak lima orang nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024