Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memotivasi petani di daerah itu untuk kembali mengembangkan perkebunan lada putih karena harga komoditas itu di pasar mulai naik.
"Kami memotivasi petani supaya kembali mengembangkan perkebunan lada putih yang saat ini harga mulai naik hingga mencapai lebih dari Rp100 ribu per kilogram," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan di Sungailiat, Sabtu.
Ia mengakui, sejumlah petani lada terpaksa meninggalkan kebun lada dan beralih ke pertanian lain karena harga lada sempat turun sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi petani.
"Saat ini tercatat luas kebun lada kurang lebih 2.000 hektare dari sebelumnya mencapai 5.000 hektare," jelas dia.
Menurut Subhan, kebijakan pemerintah menghentikan pasokan pupuk subsidi bagi petani lada perlu dikaji ulang karena lada merupakan salah satu komoditi ekspor sekaligus menjadi produk unggulan petani pulau Bangka Belitung.
"Kami berharap, pupuk subsidi bagi petani lada kembali disalurkan supaya membantu meringankan petani untuk mengembangkan tanaman lada," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, kata Subhan memaksa petani lada menggunakan pupuk non subsidi dengan harga tentu lebih mahal.
"Dikhawatirkan jika beban biaya petani lada semakin tinggi dan tidak sebanding dengan hasil panen karena menggunakan pupuk non subsidi akan berdampak menurunkan semangat petani kembali menanam lada putih," ujarnya.
Ia mengakui, pemerintah berupaya membantu petani meskipun dengan kebutuhan yang terbatas karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Kami memotivasi petani supaya kembali mengembangkan perkebunan lada putih yang saat ini harga mulai naik hingga mencapai lebih dari Rp100 ribu per kilogram," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan di Sungailiat, Sabtu.
Ia mengakui, sejumlah petani lada terpaksa meninggalkan kebun lada dan beralih ke pertanian lain karena harga lada sempat turun sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi petani.
"Saat ini tercatat luas kebun lada kurang lebih 2.000 hektare dari sebelumnya mencapai 5.000 hektare," jelas dia.
Menurut Subhan, kebijakan pemerintah menghentikan pasokan pupuk subsidi bagi petani lada perlu dikaji ulang karena lada merupakan salah satu komoditi ekspor sekaligus menjadi produk unggulan petani pulau Bangka Belitung.
"Kami berharap, pupuk subsidi bagi petani lada kembali disalurkan supaya membantu meringankan petani untuk mengembangkan tanaman lada," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, kata Subhan memaksa petani lada menggunakan pupuk non subsidi dengan harga tentu lebih mahal.
"Dikhawatirkan jika beban biaya petani lada semakin tinggi dan tidak sebanding dengan hasil panen karena menggunakan pupuk non subsidi akan berdampak menurunkan semangat petani kembali menanam lada putih," ujarnya.
Ia mengakui, pemerintah berupaya membantu petani meskipun dengan kebutuhan yang terbatas karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024