Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Bangka Selatan.
Selain aturan perjalanan dinas ini, Kemenkumham Babel juga telah melakukan harmonisasi terhadap Ranperkada tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2029.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan tujuan harmonisasi produk hukum daerah ini untuk mencegah disharmonisasi hukum, menjamin proses pembentukan yang taat asas, menghindari tumpang tindih peraturan, mewujudkan norma yang harmonis, dan menjamin kepastian hukum.
Harmonisasi produk hukum daerah ini dilakukan dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang lebih tinggi dan sederajat, katanya.
Plt Kepala Bidang Hukum, Kemenkumham Babel, Suherman menambahkan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperkada merupakan amanah dari Pasal 58 juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karenanya menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga tahapan harmonisasi ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukannya.
Suherman berharap agar kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun, ke depannya akan semakin baik sehingga bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat.
Kegiatan pengharmonisasian terhadap Ranperkada dilakukan dengan melakukan penyelarasan, baik dari aspek substantif pasal per pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan juga secara teknik penulisan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harapannya rapat harmonisasi ini menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga Ranperkada tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Bangka Selatan Haris Setiawan menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah yang telah memfasilitasi rapat harmonisasi Ranperkada dari Bangka Selatan.
"Kami mengharapkan bimbingan dari Kantor Wilayah sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat berjalan efektif di masyarakat, mengingat RAD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2024-2029 sangat penting untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan," ujarnya.
Pengharmonisasian dua Ranperda Bangka Selatan ini dilakukan melalui rapat koordinasi di Kanwil Kemenkumham Babel pada Selasa (19/11) dengan pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Ranperkada.
Pembahasan ini melihat kesesuaian draf Ranperkada dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Hadir dari Kantor Wilayah yaitu, Plt. Kepala Bidang Hukum Suherman, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Muhamad Iqbal, Yanto Majid, Ismail), JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Irkham, Beni Saputra), dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (Septi Lestari, Imelda Hanum, Anita Azzahra, Imam Rokhyani, Heri Sandri), dan JFU Analis Hukum (Fitriyah Kusuma Wardhani).
Sedangkan dari Kab. Bangka Selatan yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haris Setiawan, Kepala Bappelitbangda Herman, Kepala Bakeuda Agus Pratomo, Inspektur Pembantu Chairullah, Kepala Bidang Anggaran Suseno, Kepala Bidang Perbendaharaan Deni Purnomo, Kepala Bidang Pajak Daerah Susanti, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setwan DPRD Sudomo, Kepala Bagian Hukum Ami Prionggo, dan JFT Perancang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabulaten Bangka
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Selain aturan perjalanan dinas ini, Kemenkumham Babel juga telah melakukan harmonisasi terhadap Ranperkada tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2029.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan tujuan harmonisasi produk hukum daerah ini untuk mencegah disharmonisasi hukum, menjamin proses pembentukan yang taat asas, menghindari tumpang tindih peraturan, mewujudkan norma yang harmonis, dan menjamin kepastian hukum.
Harmonisasi produk hukum daerah ini dilakukan dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang lebih tinggi dan sederajat, katanya.
Plt Kepala Bidang Hukum, Kemenkumham Babel, Suherman menambahkan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperkada merupakan amanah dari Pasal 58 juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karenanya menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga tahapan harmonisasi ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukannya.
Suherman berharap agar kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun, ke depannya akan semakin baik sehingga bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat.
Kegiatan pengharmonisasian terhadap Ranperkada dilakukan dengan melakukan penyelarasan, baik dari aspek substantif pasal per pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan juga secara teknik penulisan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harapannya rapat harmonisasi ini menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga Ranperkada tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Bangka Selatan Haris Setiawan menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah yang telah memfasilitasi rapat harmonisasi Ranperkada dari Bangka Selatan.
"Kami mengharapkan bimbingan dari Kantor Wilayah sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat berjalan efektif di masyarakat, mengingat RAD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2024-2029 sangat penting untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan," ujarnya.
Pengharmonisasian dua Ranperda Bangka Selatan ini dilakukan melalui rapat koordinasi di Kanwil Kemenkumham Babel pada Selasa (19/11) dengan pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Ranperkada.
Pembahasan ini melihat kesesuaian draf Ranperkada dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Hadir dari Kantor Wilayah yaitu, Plt. Kepala Bidang Hukum Suherman, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Siti Latifah, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Muhamad Iqbal, Yanto Majid, Ismail), JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Irkham, Beni Saputra), dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (Septi Lestari, Imelda Hanum, Anita Azzahra, Imam Rokhyani, Heri Sandri), dan JFU Analis Hukum (Fitriyah Kusuma Wardhani).
Sedangkan dari Kab. Bangka Selatan yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haris Setiawan, Kepala Bappelitbangda Herman, Kepala Bakeuda Agus Pratomo, Inspektur Pembantu Chairullah, Kepala Bidang Anggaran Suseno, Kepala Bidang Perbendaharaan Deni Purnomo, Kepala Bidang Pajak Daerah Susanti, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setwan DPRD Sudomo, Kepala Bagian Hukum Ami Prionggo, dan JFT Perancang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabulaten Bangka
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024