Pangkalpinang (Antara Babel) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hassanudin mengatakan hingga kini provinsi itu memiliki kawasan kumuh seluas 648,08 yang tersebar di enam kabupaten dan satu kota.
"Kawasan kumuh tersebut paling luas dimiliki oleh Kota Pangkalpinang yakni 196,20 hektare. Luas kawasan kumuh tersebut bisa saja bertambah setelah terjadinya banjir pada Februari lalu," katanya di Pangkalpinang, Senin.
Sementara untuk kawasan kumuh terluas kedua terletak di Kabupaten Belitung Timur yakni 124,56 hektare. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka 105,42, Kabupaten Bangka Barat 65, 20 hektare, Kabupaten Belitung 59,88 hektare.
Selain itu, untuk Kabupaten Bangka Tengah seluas 55,92 hektare dan untuk kabupaten yang paling sedikit memiliki kawasan kumuh yakni Kabupaten Bangka Selatan seluas 40,90 hektare.
"Kawasan kumuh tersebut tersebar di 24 kecamatan yang terdiri dari 18 desa dan 22 kelurahan, dengan jumlah kawasan sebanyak 43 kawasan," katanya.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh, saat ini pemerintah telah mencanangkan 'gerakan 100-0-100' yaitu gerakan pengembangan pemukiman berkelanjutan untuk pemncapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga nol persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat pada 2019.
"untuk mewujudkan hal itu sangat tergantung kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana dalam pendanaannya tanggunga jawab pemerintah pusat melalui satuan kerjanya yang ada di provinsi sebesar 33,55 persen dan pemerintah daerah sebesar 66,45 persen," katanya.
Ia berharap pada 2019 'gerakan 100-0-100' di Bangka Belitung bisa tercapai dengan adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, indikator kawasan kumuh ini dilihat dari masalah bangunan atau struktir rumah, masalah sanitasi, ketersediaan air minum, sampah, keamanan dari kebakaran, ketersediaan infrastruktur yang layak dan tersedianya drainase yang baik.
"Dengan terlaksananya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini akan meningkatkan masyarakat yang sehat, meningkatkan perekonomian dan juga membuat suatu kota yang nyaman. Jika semua itu sudah tercapai, maka kedepannya juga perlu adanya kegiatan pemeliharaan sepanjang tahun," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kawasan kumuh tersebut paling luas dimiliki oleh Kota Pangkalpinang yakni 196,20 hektare. Luas kawasan kumuh tersebut bisa saja bertambah setelah terjadinya banjir pada Februari lalu," katanya di Pangkalpinang, Senin.
Sementara untuk kawasan kumuh terluas kedua terletak di Kabupaten Belitung Timur yakni 124,56 hektare. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka 105,42, Kabupaten Bangka Barat 65, 20 hektare, Kabupaten Belitung 59,88 hektare.
Selain itu, untuk Kabupaten Bangka Tengah seluas 55,92 hektare dan untuk kabupaten yang paling sedikit memiliki kawasan kumuh yakni Kabupaten Bangka Selatan seluas 40,90 hektare.
"Kawasan kumuh tersebut tersebar di 24 kecamatan yang terdiri dari 18 desa dan 22 kelurahan, dengan jumlah kawasan sebanyak 43 kawasan," katanya.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh, saat ini pemerintah telah mencanangkan 'gerakan 100-0-100' yaitu gerakan pengembangan pemukiman berkelanjutan untuk pemncapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga nol persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat pada 2019.
"untuk mewujudkan hal itu sangat tergantung kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana dalam pendanaannya tanggunga jawab pemerintah pusat melalui satuan kerjanya yang ada di provinsi sebesar 33,55 persen dan pemerintah daerah sebesar 66,45 persen," katanya.
Ia berharap pada 2019 'gerakan 100-0-100' di Bangka Belitung bisa tercapai dengan adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, indikator kawasan kumuh ini dilihat dari masalah bangunan atau struktir rumah, masalah sanitasi, ketersediaan air minum, sampah, keamanan dari kebakaran, ketersediaan infrastruktur yang layak dan tersedianya drainase yang baik.
"Dengan terlaksananya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini akan meningkatkan masyarakat yang sehat, meningkatkan perekonomian dan juga membuat suatu kota yang nyaman. Jika semua itu sudah tercapai, maka kedepannya juga perlu adanya kegiatan pemeliharaan sepanjang tahun," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016