Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan sistem informasi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh (si-Rupawan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memudahkan penanganan kawasan permukiman kumuh di daerah itu.
"Melalui aplikasi ini kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pelayanan dan penanganan kawasan kumuh, dengan harapan mampu mendukung upaya bersama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni sehingga kualitas hidup semakin meningkat," kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Surya Mardiansyah di Mentok, Jumat.
Aplikasi si-Rupawan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, reformasi birokrasi dan mewujudkan transparansi pelayanan publik.
Aplikasi si-Rupawan menampilkan beberapa menu yang bisa dimanfaatkan masyarakat, antara lain terkait peta kumuh, indikator kekumuhan beserta target dan capaiannya.
"Dalam aplikasi ini, kita juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan proposal, melalui menu e-proposal," ujarnya.
Menurut dia, pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat, pelayanan publik dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat.
Dalam pelayanan publik saat ini, seluruh instansi pemerintah dituntut terus meningkatkan kualitas dengan menginternalisasikan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ber-AKHLAK dan membangun pemahaman agar para aparatur sipil negara mampu menjalankan tugas pelayanan dengan semangat bangga melayani bangsa secara utuh yang disertai dengan contoh perilaku yang relevan sesuai konteks tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam bidang kawasan permukiman, kata dia, optimalisasi pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh serta permukiman kumuh merupakan bagian penting dari upaya pelayanan publik agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, serta layak huni.
"Dalam aplikasi ini kami usahakan agar seluruh data semakin akurat dan sesuai kondisi saat ini atau mutakhir," katanya.
Menurut dia, data yang tidak akurat dan tidak mutakhir mengakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kondisi kawasan permukiman kumuh dan ketidakcocokan antara pelayanan publik yang disediakan dengan kebutuhan sebenarnya.
Data merupakan bagian penting dalam perencanaan serta sebagai langkah awal dari proses dalam melaksanakan program dan kegiatan membutuhkan pengelolaan yang baik.
"Aplikasi ini juga sebagai upaya kita dalam melakukan pencegahan kemungkinan munculnya kawasan kumuh baru dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh," katanya.
Hasil yang dicapai dengan adanya inovasi ini berupa peningkatan produktivitas dalam hal kecepatan pengelolaan data, efisiensi sumber daya, dan kecepatan proses pengajuan proposal dari masyarakat.
Selain itu, juga terjadi peningkatan dalam hal responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, sehingga secara makro sistem informasi ini telah mengambil bagian dalam upaya meningkatkan indeks reformasi birokrasi dan mempercepat terciptanya birokrasi digital di Kabupaten Bangka Barat.
"Muaranya ke arah penyediaan sistem informasi transparan, akuntabel, dan responsif, untuk itu pelayanan ini perlu dipublikasikan dan disosialisasikan agar semakin banyak warga yang tahu dan mau memanfaatkan pelayanan inovatif ini," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Bangka tangani drainase di kawasan padat penduduk
3 Maret 2022 14:13
Pemerintah Kabupaten Bangka optimalkan penanganan perumahan kumuh
2 Maret 2022 12:29
P2KKP Babel Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh Pangkalpinang
18 Maret 2016 00:14
Babel bangun semangat kesetiakawanan atasi stunting
22 Mei 2024 19:19
Belitung Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan dan kasus stunting
26 Juni 2023 16:47
Pemkab Bangka Barat siapkan 270 rumah layak huni entaskan kemiskinan ekstrem
17 Februari 2023 21:51
Bangka gencarkan pengentasan kemiskinan
16 Februari 2023 12:11