Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar rapat koordonasi (rakor) optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah setempat.
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Kamis, mengatakan rapat koordinasi merupakan langkah awal untuk merumuskan dan mengambil langkah konkret serta strategi yang tepat dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
"Dalam rapat koordinasi bersama seluruh OPD dan instansi veritakal saya tekan untuk bekerja sama dan bergerak semuanya sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam mengataskan kemiskinan ekstrem ini," ujarnya.
Algafry menjelaskan, sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 telah ditetapkan tiga strategi kebijakan yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Ini penting bagi kita untuk menindak lanjuti Inpres tersebut dan nanti juga diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati terkait tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem di Bangka Tengah,” ujarnya.
Hasil verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dan Dinas Sosial per 1 April mencatat 6.001 KK terdata miskin dan pemerintah daerah setempat menargetkan menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,66 persen hingga 2029.
Data ini masih akan terus berkembang, karena progres-nya masih 50 persen atau masih ada sekitar 3.000 KK yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, yang ditargetkan rampung akhir April 2025.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Joko Triadhi mengatakan saat ini penduduk Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 210.684 jiwa.
Berdasarkan data tersebut, penduduk Kabupaten Bangka Tengah dalam usia produktif (15-25 tahun) berjumlah kurang lebih 144 ribu jiwa atau sekitar 69% dari total jumlah penduduk.
"Sebagian besar masyarakat yang tergolong kategori miskin adalah masyarakat yang berada pada usia produktif,” ujarnya.
