Muntok (Antara Babel) - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kekurangan pegawai untuk mendukung pelaksanaan berbagai program Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
"Ketersediaan tenaga fungsional penyuluh masih minim sehingga kami kesulitan untuk memperbanyak jumlah sosialisasi P4GN," kata Ketua Pelaksana Harian BNK Bangka Barat, Ismail di Muntok, Sabtu.
Dikatakan, kekuatan pegawai BNK Bangka Barat saat ini sebanyak16 orang, terdiri dari 10 orang PNS dan enam orang tenaga honorer.
Meskipun sudah diisi dengan jumlah tersebut, katanya kondisi tersebut masih kurang terutama untuk tenaga fungsional penyuluh dan tenaga medis yang memiliki sertifikasi tes urine.
"Kami sudah sampaikan kendala itu agar diusulkan ada penambahan," kata dia.
Selain itu, ujarnya, sarana dan prasarana penunjang kerja di BNK Bangja Barat juga masih terdapat banyak kekurangan .
Ia menambahkan, selama ini BNK Bangka Barat selalu menggunakan anggaran berupa dana hibah yang memiliki keterbatasan.
"Kami tidak bisa leluasa bergerak, misalnya untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak dibolehkan, kami hanya bisa sewa, ini rumit sebab setiap tahun harus sewa namun barangnya tidak ada karena harus dikembalikan," katanya.
Menanggapi permasalahan itu, Bupati Bangka Barat, Parhan Ali mengatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut.
Namun untuk penambahan pegawai harus menambah anggaran untuk membayar gaji pegawai baru dan akan diusulkan dalam APBD perubahan dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Untuk saat ini saya minta BNK tetap bekerja maksimal dengan memanfaatkan tenagabyang ada agar program sosialisasi bisa ditingkatkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Ketersediaan tenaga fungsional penyuluh masih minim sehingga kami kesulitan untuk memperbanyak jumlah sosialisasi P4GN," kata Ketua Pelaksana Harian BNK Bangka Barat, Ismail di Muntok, Sabtu.
Dikatakan, kekuatan pegawai BNK Bangka Barat saat ini sebanyak16 orang, terdiri dari 10 orang PNS dan enam orang tenaga honorer.
Meskipun sudah diisi dengan jumlah tersebut, katanya kondisi tersebut masih kurang terutama untuk tenaga fungsional penyuluh dan tenaga medis yang memiliki sertifikasi tes urine.
"Kami sudah sampaikan kendala itu agar diusulkan ada penambahan," kata dia.
Selain itu, ujarnya, sarana dan prasarana penunjang kerja di BNK Bangja Barat juga masih terdapat banyak kekurangan .
Ia menambahkan, selama ini BNK Bangka Barat selalu menggunakan anggaran berupa dana hibah yang memiliki keterbatasan.
"Kami tidak bisa leluasa bergerak, misalnya untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak dibolehkan, kami hanya bisa sewa, ini rumit sebab setiap tahun harus sewa namun barangnya tidak ada karena harus dikembalikan," katanya.
Menanggapi permasalahan itu, Bupati Bangka Barat, Parhan Ali mengatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut.
Namun untuk penambahan pegawai harus menambah anggaran untuk membayar gaji pegawai baru dan akan diusulkan dalam APBD perubahan dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Untuk saat ini saya minta BNK tetap bekerja maksimal dengan memanfaatkan tenagabyang ada agar program sosialisasi bisa ditingkatkan," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016