Jakarta (Antara Babel) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Kelautan dan Perikanan (KP) mengharapkan adanya perhatian dan
keberpihakan pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh mendukung
kinerja sektor kelautan dan perikanan di tahun 2017.
"Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian dan keberpihakan kepada dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan di tahun depan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada pers di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan evaluasi kinerja Kadin KP, selama 2016 tercatat masih banyak hambatan yang ada di sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam upaya Kadin KP memfasilitasi para nelayan dan dunia usaha yang bergerak di sektor tersebut, terkait dampak dari adanya kebijakan pemerintah yang kurang kondusif.
Beberapa kebijakan pemerintah yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2016 ternyata tidak memberi banyak dampak positif bagi investasi di sektor kelautan dan perikanan, sementara kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan banyak nelayan yang bekerja di perairan Indonesia.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketakutan nelayan untuk melaut terkait adanya beberapa kebijakan pemerintah yang kurang kondusif. Karena itu Kadin berharap tahun depan pemerintah bisa mendukung serta menyatakan keberpihakannya kepada dunia usaha dalam negeri yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri, sebaiknya segera diproses secara hukum sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan kejelasan dalam berusaha.
Yugi juga mengemukakan, pada 2017 ekonomi dunia kemungkinan masih terus mengalami kontraksi, sehingga banyak investor dan masyarakat yang mencoba menahan belanjanya
Kondisi tersebut bisa berdampak tidak bagus bagi perekonomian nasional, apalagi sektor kelautan dan perikanan yang memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional juga mengalami kontraksi.
"Jadi, banyak investor yang wait and see dengan kondisi global saat ini. Karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada sektor ini yang juga sudah mengalami kontraksi sejak beberapa waktu lalu," kata Yugi.
Ia juga menyatakan, sampai saat ini masih ada sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang harus ditinjau ulang, karena kebijakan-kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor perikanan nasional.
Kadin, lanjutnya, berharap ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang didukung dengan proses kajian, konsultasi publik, dan sinkronisasi peraturan serta sosialisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
"Mari kita menatap ke masa depan, dengan saling menjaga dan meningkatkan peran masing-masing terhadap pembangunan bangsa. Tantangan di tahun depan semakin sulit, namun kita percaya, dengan perhatian dan dukungan penuh pemerintah, kita tetap optimistis dapat memberi andil bagi kemajuan perekonomian nasional," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian dan keberpihakan kepada dunia usaha di sektor kelautan dan perikanan di tahun depan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada pers di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan evaluasi kinerja Kadin KP, selama 2016 tercatat masih banyak hambatan yang ada di sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam upaya Kadin KP memfasilitasi para nelayan dan dunia usaha yang bergerak di sektor tersebut, terkait dampak dari adanya kebijakan pemerintah yang kurang kondusif.
Beberapa kebijakan pemerintah yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2016 ternyata tidak memberi banyak dampak positif bagi investasi di sektor kelautan dan perikanan, sementara kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan banyak nelayan yang bekerja di perairan Indonesia.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketakutan nelayan untuk melaut terkait adanya beberapa kebijakan pemerintah yang kurang kondusif. Karena itu Kadin berharap tahun depan pemerintah bisa mendukung serta menyatakan keberpihakannya kepada dunia usaha dalam negeri yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri, sebaiknya segera diproses secara hukum sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan kejelasan dalam berusaha.
Yugi juga mengemukakan, pada 2017 ekonomi dunia kemungkinan masih terus mengalami kontraksi, sehingga banyak investor dan masyarakat yang mencoba menahan belanjanya
Kondisi tersebut bisa berdampak tidak bagus bagi perekonomian nasional, apalagi sektor kelautan dan perikanan yang memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional juga mengalami kontraksi.
"Jadi, banyak investor yang wait and see dengan kondisi global saat ini. Karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada sektor ini yang juga sudah mengalami kontraksi sejak beberapa waktu lalu," kata Yugi.
Ia juga menyatakan, sampai saat ini masih ada sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang harus ditinjau ulang, karena kebijakan-kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor perikanan nasional.
Kadin, lanjutnya, berharap ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang didukung dengan proses kajian, konsultasi publik, dan sinkronisasi peraturan serta sosialisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
"Mari kita menatap ke masa depan, dengan saling menjaga dan meningkatkan peran masing-masing terhadap pembangunan bangsa. Tantangan di tahun depan semakin sulit, namun kita percaya, dengan perhatian dan dukungan penuh pemerintah, kita tetap optimistis dapat memberi andil bagi kemajuan perekonomian nasional," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016