Kadin Imbau Pemerintah Bangun Infrastruktur Energi Intim

Jakarta (Antara Babel) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Kelautan dan Perikanan mengimbau pemerintah pusat untuk segera membangun infrastruktur energi di Indonesia bagian Timur (Intim) terutama di Ambon dan Papua.

"Kami mengimbau pemerintah untuk segera membangun infrastruktur energi di Indonesia Timur, terutama di Ambon dan Papua agar geliat perekonomian di kawasan itu segera berjalan sesuai harapan," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada pers di Jakarta, Rabu.

Menurut Yugi, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur perlu segera diwujudkan, terutama dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Kadin sendiri memuji Inpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 22 Agustus 2016 itu, karena selama ini pemberdayaan sektor perikanan dirasakan masih jauh dari optimal.

Dalam Inpres 7/2016 itu Presiden menginstruksikan kepada 25 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Langkah-langkah yang diperlukan itu di antaranya peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan, dan penguatan daya saing. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional.

"Pembangunan infrastruktur yang kami harapkan adalah sarana jalan serta ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut," kata Yugi Prayanto.

Dalam kaitan itu pula pengurus Kadin tersebut juga meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) supaya aktif berinvestasi langsung di daerah tersebut, sehingga bisa memastikan ketersediaan listrik dan gas bagi para investor.

Ia juga mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat mendorong kalangan perbankan BUMN dan lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia Timur, khususnya di Ambon dan Papua.

"Informasi yang kami terima dari OJK, hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 3% dari total angka Rp 5.000 triliun yang tersedia. Jadi masih terlalu sedikit," katanya.