Jakarta (Antara Babel) - Partai Golkar tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2019 karena melihat maraknya politik uang dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kata anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian
"Merebaknya politik uang karena dengan sistem suara terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang berusaha meraih simpati. Salah satu caranya dengan memberikan uang atau berupa barang untuk membuat masyarakat memilih secara langsung," kata Hetifah di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan politik uang harus dicegah karena besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan membuatnya melakukan korupsi saat terpilih untuk menutupi biaya yang digunakan.
Hetifah mengatakan persoalan lain dari sistem proporsional terbuka adalah tidak adanya penguatan lembaga partai politik karena akan membuat peran partai minim dan lebih dominan peran calon legislatif yang akan maju.
"Dan yang paling penting dari semua itu adalah tidak ada satu efek penguatan partai politik. Jadi peran partai politik jadi minimal, lebih kepada peran daripada individu-individu caleg caleg yang bersangkutan," ujarnya.
Selain itu Hetifah mengatakan Partai Golkar menginginkan agar orang-orang yang duduk di DPR ataupun di jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam organisasi maupun pelayanan publik.
Hal itu menurut dia menghindari orang terpilih karena hanya berdasarkan popularitas semata namun sisi kompetensi serta kemampuan harus menjadi poin utama.
"Kami inginkan politik diperkuat tapi juga orang-orang terpilih jangan sampai semata-mata karena akses mereka kepada dana atau popularitas semata," katanya.
Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan keuntungan penerapan sistem proporsional tertutup, salah satunya mendorong perbaikan demokrasi di internal partai.
Menurut dia dalam sistem pemilu tertutup dapat menjamin representasi kader golongan muda dan perempuan tetap terjaga serta faktor oligarki partai politik yang kerap mempengaruhi pencalonan calon tertentu juga dapat dihindari.
"Apabila kita memakai sistem tertutup juga ingin menjamin representasinya, misalnya dalam hal ini katakan lah representasi perempuan atau generasi muda itu tetap bisa dijaga juga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Merebaknya politik uang karena dengan sistem suara terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang berusaha meraih simpati. Salah satu caranya dengan memberikan uang atau berupa barang untuk membuat masyarakat memilih secara langsung," kata Hetifah di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan politik uang harus dicegah karena besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan membuatnya melakukan korupsi saat terpilih untuk menutupi biaya yang digunakan.
Hetifah mengatakan persoalan lain dari sistem proporsional terbuka adalah tidak adanya penguatan lembaga partai politik karena akan membuat peran partai minim dan lebih dominan peran calon legislatif yang akan maju.
"Dan yang paling penting dari semua itu adalah tidak ada satu efek penguatan partai politik. Jadi peran partai politik jadi minimal, lebih kepada peran daripada individu-individu caleg caleg yang bersangkutan," ujarnya.
Selain itu Hetifah mengatakan Partai Golkar menginginkan agar orang-orang yang duduk di DPR ataupun di jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam organisasi maupun pelayanan publik.
Hal itu menurut dia menghindari orang terpilih karena hanya berdasarkan popularitas semata namun sisi kompetensi serta kemampuan harus menjadi poin utama.
"Kami inginkan politik diperkuat tapi juga orang-orang terpilih jangan sampai semata-mata karena akses mereka kepada dana atau popularitas semata," katanya.
Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan keuntungan penerapan sistem proporsional tertutup, salah satunya mendorong perbaikan demokrasi di internal partai.
Menurut dia dalam sistem pemilu tertutup dapat menjamin representasi kader golongan muda dan perempuan tetap terjaga serta faktor oligarki partai politik yang kerap mempengaruhi pencalonan calon tertentu juga dapat dihindari.
"Apabila kita memakai sistem tertutup juga ingin menjamin representasinya, misalnya dalam hal ini katakan lah representasi perempuan atau generasi muda itu tetap bisa dijaga juga," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017