Pangkalpinang (Antara Babel) - Komisi VIII DPR RI menilai realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berhasil menekan angka kemiskinan di daerah itu.
"Kami nilai pemerintah daerah belum berhasil mengentaskan kemiskinan karena penerima bantuan belum mandiri," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut dia keberhasilan pemerintah membina PKH belum terlihat secara nyata. Outputnya pun tidak ada, sehingga pemerintah daerah dinilai gagal merealisasikan program sosial itu.
"Jika berhasil, tentu penerima PKH yang sudah dibina selama satu sampai tiga tahun mampu mandiri dan tidak lagi menerima bantuan," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, program ini sudah berjalan sejak 2012 dimana DPR RI hanya menganggarkan dan pemerintah daerah berkewajiban membina penerima bantuan PKH sampai mereka mampu mandiri dan dapat keluar dari kemiskinan.
"Pemerintah harus berpikir bagaimana kehidupan penerima PKH selanjutnya, apakah rumahnya layak atau tidak serta kebutuhan hidup lainnya. Bagaimana membina mereka agar mandiri dan tidak lagi jadi penerima PKH, karena setiap tahun penerima program ini selalu bertambah," ujarnya.
Jika ada penerima baru, kata dia, maka penerima bantuan PKH yang lama harus keluar karena sudah mandiri. "Itu baru terlihat berhasil programnya," katanya.
Menurut Ali Taher upaya lain yang harus dilakukan pemerintah dalam membina penerima PKH agar keluar dari kemiskinan yaitu menyiapkan lahan untuk mereka yang tidak memiliki rumah atau merelokasi lahan milik pemerintah daerah untuk disalurkan ke penerima bantuan PKH.
"Pemerintah harus melihat kondisi tempat tinggal penerima PKH, apakah layak atau tidak, sehat atau tidak. Dan pemerintah memiliki banyak lahan, bisa merelokasi lahannya agar penerima PKH bisa pindah dan keluar dari jalur kemiskinan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami nilai pemerintah daerah belum berhasil mengentaskan kemiskinan karena penerima bantuan belum mandiri," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut dia keberhasilan pemerintah membina PKH belum terlihat secara nyata. Outputnya pun tidak ada, sehingga pemerintah daerah dinilai gagal merealisasikan program sosial itu.
"Jika berhasil, tentu penerima PKH yang sudah dibina selama satu sampai tiga tahun mampu mandiri dan tidak lagi menerima bantuan," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, program ini sudah berjalan sejak 2012 dimana DPR RI hanya menganggarkan dan pemerintah daerah berkewajiban membina penerima bantuan PKH sampai mereka mampu mandiri dan dapat keluar dari kemiskinan.
"Pemerintah harus berpikir bagaimana kehidupan penerima PKH selanjutnya, apakah rumahnya layak atau tidak serta kebutuhan hidup lainnya. Bagaimana membina mereka agar mandiri dan tidak lagi jadi penerima PKH, karena setiap tahun penerima program ini selalu bertambah," ujarnya.
Jika ada penerima baru, kata dia, maka penerima bantuan PKH yang lama harus keluar karena sudah mandiri. "Itu baru terlihat berhasil programnya," katanya.
Menurut Ali Taher upaya lain yang harus dilakukan pemerintah dalam membina penerima PKH agar keluar dari kemiskinan yaitu menyiapkan lahan untuk mereka yang tidak memiliki rumah atau merelokasi lahan milik pemerintah daerah untuk disalurkan ke penerima bantuan PKH.
"Pemerintah harus melihat kondisi tempat tinggal penerima PKH, apakah layak atau tidak, sehat atau tidak. Dan pemerintah memiliki banyak lahan, bisa merelokasi lahannya agar penerima PKH bisa pindah dan keluar dari jalur kemiskinan," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017