Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memaparkan capaian kinerja Tahun 2025 pada Hari Kedua Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025 yang digelar di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Selasa (16/12).
Pemaparan dilakukan pada sesi evaluasi kinerja kantor wilayah yang berlangsung di Ruang Evaluasi 3 dan dievaluasi langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung menyampaikan bahwa evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan selaras dengan target strategis kementerian.
“Evaluasi capaian kinerja ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola organisasi yang efektif dan berorientasi pada hasil,” ujar Johan Manurung dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.
Dalam pemaparan tersebut, Johan Manurung didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar.
Paparan mencakup aspek akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan, capaian kinerja, realisasi anggaran, pelaporan, inovasi pelayanan publik, pengendalian kinerja, manajemen risiko, serta berbagai prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025.
Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025 dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala BSK Hukum Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani, serta seluruh kepala kantor wilayah dan pimpinan unit kerja Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.
Rangkaian kegiatan hari kedua diawali dengan registrasi peserta dan arahan dari para pimpinan unit eselon I, serta penguatan materi dari narasumber eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait evaluasi kinerja dan penguatan akuntabilitas birokrasi.
Setelah sesi evaluasi kinerja, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan komisi rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 hingga malam hari. Pada pembahasan tersebut, Kepala Kantor Wilayah tergabung dalam Komisi II Administrasi Hukum Umum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Komisi III Kekayaan Intelektual, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Komisi IV Peraturan Perundang-undangan, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di Komisi I Dukungan Manajemen.
Melalui Rakordal ini, diharapkan sinergi dan keselarasan perencanaan kinerja antarunit kerja Kementerian Hukum dapat semakin diperkuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian pada tahun 2026.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2025