Muntok (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diminta mengembangkan wisata alam Bukit Kukus Muntok untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah itu.
"Saya setujukan kawasan Bukit Kukus dijadikan objek wisata taman keragamanan hayati sebagai penunjang Bukit Menumbing," kata Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, Dafitri di Muntok, Selasa.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menjadikan Bukit Kukus sebagai salah satu objek wisata baru dibandingkan dengan membuka aktivitas penambangan batu di kawasan itu.
Hal itu dikatakan Dafitri menanggapi terjadinya pro-kontra rencana penambangan batu yang akan dilakukan perusahaan swasta di Bukit Kukus Muntok. Isu itu terus bergulir dan terjadi tarik menarik kepentingan sehingga menjadi perhatikan masyarakat.
Menurut Dafitri, akan lebih arif dan bijaksana jika bukit tersebut dijadikan taman keragaman hayati sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam aturan itu, kata dia, pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu. Sesuai kebutuhan, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupatan, atau kota dan perseorangan dapat membangun taman keragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 persen dari kawasan pulau/kepulauan.
"Jika merujuk pada pasal 57 ayat 1 butir b, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui pencadangan sumber daya alam antara lain taman keragaman hayati yang berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan undang-undang tersebut kawasan Bukit Kukus yang berada di kawasan areal penggunaan lain bisa dikembangkan ke arah itu," kata dia.
Namun, kata dia, jika nanti kawasan hutan tersebut dijadikan taman keragaman hayati tentunya harus ada komitment masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas penambangan apapun di kawasan tersebut.
Menurut dia, permasalahan setuju dan tidak setuju adanya penambangan di lokasi itu harus disikapi dengan mediasi ulang antara pemkab dengan masyarakat desa di sekitar lokasi rencana penambangan.
"Permasalahan penambangan Bukit Kukus saat ini tidak lagi menjadi perhatian masyarakat Bangka Barat, namun sudah menjadi perhatian masyarakat luar, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, " katanya.
Menurut dia, situasi saat ini memang menjadi dilema bagi pemerintah daerah yang pada satu sisi mengharapkan masuknya investor ke Bangka Barat, namun di sisi lain terjadi penolakan dari masyarakat.
"Pemkab perlu lebih cermat memilah dan memilih investasi yang benar benar menyejahterakan masyarakat banyak dan mana yang merugikan masyarakat," kata dia.
Menurut dia, masih banyak peluang investasi di Bangka Barat selain penambangan, karena daerah tersebut kaya hasil laut dan potensi pariwisata yang hingga saat ini belum dikelola secara optimal.
Dalam pengembangan pariwisata, kata dia, dinas terkait hingga saat ini belum memiliki program yang jelas.
Pengembangan pariwisata, katanya, harus dapat mendatangkan minat para investor maupun wisatawan ke Bangka Barat.
"Dinas terkait masih terkesan melakukan kegiatan seremoni dan sekadar melakukan rutinitas tahunan saja tanpa ada inovasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saya setujukan kawasan Bukit Kukus dijadikan objek wisata taman keragamanan hayati sebagai penunjang Bukit Menumbing," kata Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, Dafitri di Muntok, Selasa.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menjadikan Bukit Kukus sebagai salah satu objek wisata baru dibandingkan dengan membuka aktivitas penambangan batu di kawasan itu.
Hal itu dikatakan Dafitri menanggapi terjadinya pro-kontra rencana penambangan batu yang akan dilakukan perusahaan swasta di Bukit Kukus Muntok. Isu itu terus bergulir dan terjadi tarik menarik kepentingan sehingga menjadi perhatikan masyarakat.
Menurut Dafitri, akan lebih arif dan bijaksana jika bukit tersebut dijadikan taman keragaman hayati sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam aturan itu, kata dia, pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu. Sesuai kebutuhan, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupatan, atau kota dan perseorangan dapat membangun taman keragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 persen dari kawasan pulau/kepulauan.
"Jika merujuk pada pasal 57 ayat 1 butir b, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui pencadangan sumber daya alam antara lain taman keragaman hayati yang berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan undang-undang tersebut kawasan Bukit Kukus yang berada di kawasan areal penggunaan lain bisa dikembangkan ke arah itu," kata dia.
Namun, kata dia, jika nanti kawasan hutan tersebut dijadikan taman keragaman hayati tentunya harus ada komitment masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas penambangan apapun di kawasan tersebut.
Menurut dia, permasalahan setuju dan tidak setuju adanya penambangan di lokasi itu harus disikapi dengan mediasi ulang antara pemkab dengan masyarakat desa di sekitar lokasi rencana penambangan.
"Permasalahan penambangan Bukit Kukus saat ini tidak lagi menjadi perhatian masyarakat Bangka Barat, namun sudah menjadi perhatian masyarakat luar, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, " katanya.
Menurut dia, situasi saat ini memang menjadi dilema bagi pemerintah daerah yang pada satu sisi mengharapkan masuknya investor ke Bangka Barat, namun di sisi lain terjadi penolakan dari masyarakat.
"Pemkab perlu lebih cermat memilah dan memilih investasi yang benar benar menyejahterakan masyarakat banyak dan mana yang merugikan masyarakat," kata dia.
Menurut dia, masih banyak peluang investasi di Bangka Barat selain penambangan, karena daerah tersebut kaya hasil laut dan potensi pariwisata yang hingga saat ini belum dikelola secara optimal.
Dalam pengembangan pariwisata, kata dia, dinas terkait hingga saat ini belum memiliki program yang jelas.
Pengembangan pariwisata, katanya, harus dapat mendatangkan minat para investor maupun wisatawan ke Bangka Barat.
"Dinas terkait masih terkesan melakukan kegiatan seremoni dan sekadar melakukan rutinitas tahunan saja tanpa ada inovasi," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017