Pangkalpinang (Antara Babel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Soemantri Brodjonegoro menyarankan agar pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan efisiensi belanja guna menyiasati keterbatasan anggaran untuk menjalankan program pembangunan.
"Kami menyarankan pemerintah daerah melakukan penghematan terutama belanja barang," kata Bambang usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Jumat.
Selain itu, menurut menteri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menghemat belanja operasional pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah.
"Penghematan belanja barang dan operasional pegawai, sehingga ada ruang yang lebih besar untuk belanja modal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan kapasitas fiskal dari APBD Kepulauan Bangka Belitung yang kurang ini harusnya ditambah, dengan menambah penerimaan.
"Penambahan penerimaan dari APBN ini tidaklah mudah, karena tergantung dari transfer pemerintah pusat ke daerah," ujarnya.
Untuk itu, kata dia disarankan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan belanja barang yang bukan termasuk prioritas daerah yang menimbulkan dampak positif dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Yan Megawandi mengatakan kapasitas APBD kurang mendukung atau kurang dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah.
"Kami berharap pemerintah pusat menambah anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), menekan angka kemiskinan, pengangguran dan angka inflasi yang masih tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami menyarankan pemerintah daerah melakukan penghematan terutama belanja barang," kata Bambang usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Jumat.
Selain itu, menurut menteri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menghemat belanja operasional pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah.
"Penghematan belanja barang dan operasional pegawai, sehingga ada ruang yang lebih besar untuk belanja modal yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan kapasitas fiskal dari APBD Kepulauan Bangka Belitung yang kurang ini harusnya ditambah, dengan menambah penerimaan.
"Penambahan penerimaan dari APBN ini tidaklah mudah, karena tergantung dari transfer pemerintah pusat ke daerah," ujarnya.
Untuk itu, kata dia disarankan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan belanja barang yang bukan termasuk prioritas daerah yang menimbulkan dampak positif dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Yan Megawandi mengatakan kapasitas APBD kurang mendukung atau kurang dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah.
"Kami berharap pemerintah pusat menambah anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), menekan angka kemiskinan, pengangguran dan angka inflasi yang masih tinggi," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017