Pangkalpinang (Antara Babel) - Penulis buku "Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia", Ainur Rofiq al-Amin, berbagi ilmu mendalami ideologi khilafah bagi organisasi kepemudaan di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Organisasi Hizbut Tahrir ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia sehingga dikhawatirkan bertentangan dengan Pancasila," katanya pada seminar "Mendaras Pancasila, Menguatkan Indonesia" yang dilangsungkan di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia menerangkan, HTI selalu melakukan berbagai macam kritik terhadap pemerintah dan penguasa yang tujuannya untuk menegakkan dan menguatkan sistem khilafah di Indonesia.
"HTI tidak akan menampakkan kesetiaan dan selalu mengkritik pemerintahan karena dianggap haram tidak menerapkan sistem khilafah," ujarnya.
Menurut Ainur Rofiq al-Amin, HTI selalu memandang bahwa khilafah merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia tanpa upaya memperbaiki sistem yang telah ada.
"Seharusnya HTI dapat bersama-sama membenahi NKRI dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila yang terbukti dapat menyatukan keberagaman di Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, para pejuang bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang telah bertekad bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dapat memayungi keberagaman ras, suku, agama, dan antargolongan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua NU Kepulauan Babel Agus Erwin mengatakan bahwa pemahaman HTI cenderung ingin mengganti tatanan berbangsa dan bernegara yang telah ada di Indonesia diganti dengan sistem khilafah.
"Pemikiran tersebut harus dilawan dengan pemikiran dan jangan melakukan cara-cara kekerasan sehingga cenderung menimbulkan simpati terhadap HTI," katanya.
Ia menambahkan, warga NU harus mempelajari fakta dan data yang jelas mengenai sepak terjang Hizbut Tahrir di negara lain sehingga mampu mengambil sikap dengan bijak.
"Berdasarkan fakta yang ada pergerakan Hizbut Tahrir di negara lain terutama di jazirah Arab telah dilarang karena bertentangan dengan nilai perjuangan negara," katanya.
Akhir acara ditutup dengan pernyataan sikap dari peserta seminar yang intinya mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat pembubaran ormas yang memaksakan faham khilafah karena bertentangan dengan semangat Pancasila dan NKRI.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Organisasi Hizbut Tahrir ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia sehingga dikhawatirkan bertentangan dengan Pancasila," katanya pada seminar "Mendaras Pancasila, Menguatkan Indonesia" yang dilangsungkan di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia menerangkan, HTI selalu melakukan berbagai macam kritik terhadap pemerintah dan penguasa yang tujuannya untuk menegakkan dan menguatkan sistem khilafah di Indonesia.
"HTI tidak akan menampakkan kesetiaan dan selalu mengkritik pemerintahan karena dianggap haram tidak menerapkan sistem khilafah," ujarnya.
Menurut Ainur Rofiq al-Amin, HTI selalu memandang bahwa khilafah merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia tanpa upaya memperbaiki sistem yang telah ada.
"Seharusnya HTI dapat bersama-sama membenahi NKRI dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila yang terbukti dapat menyatukan keberagaman di Indonesia," ujarnya.
Ia menambahkan, para pejuang bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang telah bertekad bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dapat memayungi keberagaman ras, suku, agama, dan antargolongan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua NU Kepulauan Babel Agus Erwin mengatakan bahwa pemahaman HTI cenderung ingin mengganti tatanan berbangsa dan bernegara yang telah ada di Indonesia diganti dengan sistem khilafah.
"Pemikiran tersebut harus dilawan dengan pemikiran dan jangan melakukan cara-cara kekerasan sehingga cenderung menimbulkan simpati terhadap HTI," katanya.
Ia menambahkan, warga NU harus mempelajari fakta dan data yang jelas mengenai sepak terjang Hizbut Tahrir di negara lain sehingga mampu mengambil sikap dengan bijak.
"Berdasarkan fakta yang ada pergerakan Hizbut Tahrir di negara lain terutama di jazirah Arab telah dilarang karena bertentangan dengan nilai perjuangan negara," katanya.
Akhir acara ditutup dengan pernyataan sikap dari peserta seminar yang intinya mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat pembubaran ormas yang memaksakan faham khilafah karena bertentangan dengan semangat Pancasila dan NKRI.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017