Dubai (Antara Babel) - Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengamat kebebasan media pada Rabu mengkritik empat negara Arab, yang berusaha menutup televisi Al Jazeera akibat perselisihan dengan Qatar.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mengirimi Doha daftar 13 tuntutan, termasuk menutup televisi Al Jazeera, yang didanai pemerintah, dan mengurangi hubungan dengan Iran, kata pejabat salah satu dari empat negara tersebut.
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi David Kaye mengatakan langkah tersebut adalah pukulan terhadap kemajemukan media di Timur Tengah.
"Permintaan itu adalah ancaman besar bagi kebebasan media jika negara, dengan dalih kemelut diplomatik, mengambil tindakan memaksa penutupan Al Jazeera," kata Kaye dalam pernyataan.
"Saya meminta masyarakat dunia mendesak pemerintah itu untuk tidak memaksakan permintaan tersebut pada Qatar, untuk menolak melakukan langkah guna menyensor media di wilayah mereka dan kawasan, dan untuk mendorong dukungan bagi media mandiri di Timur Tengah," tambahnya.
Keempat negara Arab tersebut menuduh Al Jazeera mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah melalui laporannya - sebuah tuduhan yang dibantah oleh media itu.
Dalam pernyataan terpisah, Reporter Without Borders (RSF) mengatakan terganggu oleh permintaan itu dan menyebut langkah tersebut "sebagai aksi pemerasan yanb tidak dapat diterima".
"Penggunaan tekanan dan pemerasan ini menunjukka keinginan yang jelas dari negara-negara Teluk tertentu untuk menyensor media Qatar dan merupakan serangan serius terhadap kebebasan pers dan pluralisme, dan hak atas akses terhadap informasi di kawasan," kata Alexandra El Khazen, kepala urusan Timur Tengah RSF.
"Media yang ditargetkan harus bisa eksis secara bebas, tanpa terpaksa harus mengikuti kebijakan negara tetangganya, yang tidak dapat dengan imajinasi apapun dianggap sebagai model kebebasan media, sebagai model yang harus diikuti," katanya.
Al Jazeera mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya berhak untuk mempraktekkan jurnalistik profesional, tanpa tunduk pada tekanan dari pemerintah mana pun.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahran dan Mesir telah menerapkan boikot terhadap Qatar sejak tiga pekan lalu.
Negara itu menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok garis keras.
Mereka kemudian mengeluarkan ultimatum terhadap Qatar, termasuk menuntut negara itu untuk menutup pangkalan militer Turki di Doha, menutup saluran televisi Al Jazeera serta mengekang hubungan dengan Iran.
Qatar membantah berbagai tuduhan tersebut dan mengatakan tuntutan itu diarahkan untuk mengendalikan kedaulatannya, demikian Reuters.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mengirimi Doha daftar 13 tuntutan, termasuk menutup televisi Al Jazeera, yang didanai pemerintah, dan mengurangi hubungan dengan Iran, kata pejabat salah satu dari empat negara tersebut.
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi David Kaye mengatakan langkah tersebut adalah pukulan terhadap kemajemukan media di Timur Tengah.
"Permintaan itu adalah ancaman besar bagi kebebasan media jika negara, dengan dalih kemelut diplomatik, mengambil tindakan memaksa penutupan Al Jazeera," kata Kaye dalam pernyataan.
"Saya meminta masyarakat dunia mendesak pemerintah itu untuk tidak memaksakan permintaan tersebut pada Qatar, untuk menolak melakukan langkah guna menyensor media di wilayah mereka dan kawasan, dan untuk mendorong dukungan bagi media mandiri di Timur Tengah," tambahnya.
Keempat negara Arab tersebut menuduh Al Jazeera mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah melalui laporannya - sebuah tuduhan yang dibantah oleh media itu.
Dalam pernyataan terpisah, Reporter Without Borders (RSF) mengatakan terganggu oleh permintaan itu dan menyebut langkah tersebut "sebagai aksi pemerasan yanb tidak dapat diterima".
"Penggunaan tekanan dan pemerasan ini menunjukka keinginan yang jelas dari negara-negara Teluk tertentu untuk menyensor media Qatar dan merupakan serangan serius terhadap kebebasan pers dan pluralisme, dan hak atas akses terhadap informasi di kawasan," kata Alexandra El Khazen, kepala urusan Timur Tengah RSF.
"Media yang ditargetkan harus bisa eksis secara bebas, tanpa terpaksa harus mengikuti kebijakan negara tetangganya, yang tidak dapat dengan imajinasi apapun dianggap sebagai model kebebasan media, sebagai model yang harus diikuti," katanya.
Al Jazeera mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya berhak untuk mempraktekkan jurnalistik profesional, tanpa tunduk pada tekanan dari pemerintah mana pun.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahran dan Mesir telah menerapkan boikot terhadap Qatar sejak tiga pekan lalu.
Negara itu menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok garis keras.
Mereka kemudian mengeluarkan ultimatum terhadap Qatar, termasuk menuntut negara itu untuk menutup pangkalan militer Turki di Doha, menutup saluran televisi Al Jazeera serta mengekang hubungan dengan Iran.
Qatar membantah berbagai tuduhan tersebut dan mengatakan tuntutan itu diarahkan untuk mengendalikan kedaulatannya, demikian Reuters.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017