Muntok (Antara Babel) - Pengurus Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah provinsi menindak tegas aktivitas penambangan liar di sejumlah perairan dan daerah aliran sungai di Kabupaten Bangka Barat.
"Kami masih menemukan adanya aktivitas penambangan di wilayah perairan di Kabupaten Bangka Barat yang diduga tidak memiliki izin dari Pemprov Babel," kata Direktur Eksekutif LKPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suhaidir Kojek saat dihubungi dari Muntok, Kamis.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan dengan pola tambang inkonvensional (TI) apung dan rajuk yang masih beroperasi di Kabupaten Bangka Barat antara lain di perairan laut Penganak dan Jebulaut, Kecamatan Parittiga.
Untuk wilayah Kecamatan Muntok, kata dia, aktivitas tambang masih ditemukan di Selindung, Desa Airputih, di perairan Laut Tempilang, dan daerah aliran sungai Desa Kayuarang, Kecamatan Kelapa.
"Berdasarkan informasi dari nelayan Simpangteritip, di daerah aliran sungai Rambat yang beberapa hari lalu ditertibkan tim gabungan, saat ini juga sudah mulai beroperasi lagi," kata dia.
Ia berharap adanya penertiban secara rutin dan jika masih membandel dilakukan penindakan hukum dengan tegas atas maraknya aktivitas penambangan bijih timah yang diduga tidak memiliki izin itu .
"Harus ada tindakan agar ada efek jera, kasihan para nelayan yang wilayah tangkapnya semakin sempit dan rusak karena dampak tambang yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Ia mengatakan, pada Selasa (12/9) Direktur Eksekutif LKPI Pusat Ayub Faidibban beserta seluruh pengurus yang ada di Provinsi Babel telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah untuk membahas permasalahan itu.
Dalam pertemuan itu LKPI meminta agar Pemprov Babel tidak mengeluarkan izin pertambangan sebelum diterbitkan Perda yang mengatur zonasi, dan Wagub Abdul Fatah mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan izin baru sejak Agustus 2017.
Kebijakan tersebut diharapkan bisa dikawal dengan melakukan penertiban di lapangan demi terjaganya kelestarian lingkungan di daerah itu.
"Jika lingkungan, terutama di wilayah perairan laut dan daerah aliran sungai, tetap terjaga kelestarian alamnya kami yakin para nelayan akan semakin sejahtera," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami masih menemukan adanya aktivitas penambangan di wilayah perairan di Kabupaten Bangka Barat yang diduga tidak memiliki izin dari Pemprov Babel," kata Direktur Eksekutif LKPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suhaidir Kojek saat dihubungi dari Muntok, Kamis.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan dengan pola tambang inkonvensional (TI) apung dan rajuk yang masih beroperasi di Kabupaten Bangka Barat antara lain di perairan laut Penganak dan Jebulaut, Kecamatan Parittiga.
Untuk wilayah Kecamatan Muntok, kata dia, aktivitas tambang masih ditemukan di Selindung, Desa Airputih, di perairan Laut Tempilang, dan daerah aliran sungai Desa Kayuarang, Kecamatan Kelapa.
"Berdasarkan informasi dari nelayan Simpangteritip, di daerah aliran sungai Rambat yang beberapa hari lalu ditertibkan tim gabungan, saat ini juga sudah mulai beroperasi lagi," kata dia.
Ia berharap adanya penertiban secara rutin dan jika masih membandel dilakukan penindakan hukum dengan tegas atas maraknya aktivitas penambangan bijih timah yang diduga tidak memiliki izin itu .
"Harus ada tindakan agar ada efek jera, kasihan para nelayan yang wilayah tangkapnya semakin sempit dan rusak karena dampak tambang yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Ia mengatakan, pada Selasa (12/9) Direktur Eksekutif LKPI Pusat Ayub Faidibban beserta seluruh pengurus yang ada di Provinsi Babel telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah untuk membahas permasalahan itu.
Dalam pertemuan itu LKPI meminta agar Pemprov Babel tidak mengeluarkan izin pertambangan sebelum diterbitkan Perda yang mengatur zonasi, dan Wagub Abdul Fatah mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan izin baru sejak Agustus 2017.
Kebijakan tersebut diharapkan bisa dikawal dengan melakukan penertiban di lapangan demi terjaganya kelestarian lingkungan di daerah itu.
"Jika lingkungan, terutama di wilayah perairan laut dan daerah aliran sungai, tetap terjaga kelestarian alamnya kami yakin para nelayan akan semakin sejahtera," kata dia.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017