Bogor (Antara Babel) - Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko
Widodo, denyut kehidupan masyarakat di pulau-pulau utama Indonesia
semakin diwarnai gegap gempita roda pembangunan proyek-proyek
infrastruktur.
Pemerintah terus bekerja keras menyelesaikan ratusan proyek strategis nasional dan proyek prioritas guna mewujudkan Indonesia hebat di masa depan mengingat ketersediaan infrastruktur sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang secara berkelanjutan, merata dan berkeadilan.
Untuk menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini memacetkan proses pelaksanaan pembangunan berbagai proyek strategis nasional dan prioritas itu, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Seperti terungkap dalam laman resmi KPPIP, berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian bersama kementerian dan lembaga terkait, setidaknya ada 225 proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016.
Proyek-proyek strategis nasional yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua itu melingkupi berbagai sektor, seperti sektor transportasi, jalan, air dan sanitasi, energi dan kelistrikan, kawasan industri dan teknologi informasi.
Menurut KPPIP, proyek-proyek strategis nasional tersebut tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan nasional atau strategis nasional nontol, serta sarana dan prasarana kereta api antarkota, tetapi juga proyek pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota, ketenagalistrikan, dan revitalisasi bandar udara.
Di samping itu ada pula proyek pembangunan bandara baru dan bandara strategis lainnya, proyek pembangunan kilang minyak dan satu juta rumah, proyek pipa gas dan terminal LPG (Liquefied Petroleum Gas), proyek infrastruktur energi asal sampah, serta proyek penyediaan infrastruktur air minum dan sistem air limbah komunal.
Seterusnya, proyek pembangunan tanggul penahan banjir dan pos lintas batas negara dan sarana penunjang, proyek bendungan dan irigasi, program industri pesawat dan peningkatan jangkauan "broadband", proyek infrastruktur sains dan teknologi strategis lainnya serta pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pariwisata, dan pembangunan smelter.
Dalam pengerjaannya, pemerintah melibatkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta. Untuk proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.770 kilometer, misalnya, sejumlah BUMN dilibatkan, termasuk PT. Hutama Karya (Persero) yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan ruas Pekanbaru-Dumai.
Selain mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera, Hutama Karya juga ditunjuk menjadi pengelola Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) dari pintu Pondok Pinang (20+000) hingga pintu Kampung Rambutan (32+400).
Ke luar negeri
Sebanyak 118 BUMN di Tanah Air itu tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri. Bahkan tidak sedikit yang telah mampu melakukan ekspansi ke luar negeri seperti Bio Farma, Pertamina, Semen Indonesia, Wijaya Karya, PT Industri Nuklir Indonesia, dan Telkom Grup serta Bank Mandiri, BNI dan BRI yang membuka cabang dan kantor perwakilan di sejumlah negara.
Tak hanya itu, sejumlah BUMN lain juga telah mampu memasarkan produk unggulannya ke negara-negara lain. Sebut saja PT Industri Kereta Api (Persero) yang telah menyiapkan diri untuk memproduksi 340 kereta yang akan diekspor ke Bangladesh dan Sri Lanka pada 2017, serta PT PAL Indonesia (Persero) yang telah mengekspor dua kapal perang "Strategic Sealift Vessel" ke Filipina.
Perusahaan galangan kapal milik negara yang berbasis di Surabaya itu pun sedang berupaya memenuhi target pembuatan sebanyak 12 kapal selam yang dipesan Kementerian Pertahanan RI untuk memenuhi kebutuhan TNI dengan spesifikasi yang sama dengan kapal selam buatan pabrikan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan, yang baru-baru ini telah diserahkan ke Indonesia.
Di jagad kedirgantaraan dunia, PT Dirgantara Indonesia pun tak bisa dipandang sebelah mata berkat produknya yang tak hanya unggul tetapi juga diminati sejumlah negara.
Pesawat NC212 buatan PT DI antara lain telah digunakan oleh Vietnam, Filipina dan Thailand sedangkan pesawat CN235-nya dipakai negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Korea Selatan. Angkatan Udara Senegal pun menggunakan pesawat serba guna CN235-220M buatan PT Dirgantara Indonesia.
Terkait dengan pesawat CN235-220M untuk Angkatan Udara Senegal ini, menurut PT Dirgantara Indonesia, "ferry flight"-nya telah dilakukan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Dakar, Senegal, pada 27 Desember 2016.
Pesawat tersebut diterbangkan melalui rute Bandung - Medan - Kolombo - Maldives - Pakistan - Riyadh - Khartoum - Chad - Burkina Faso - Dakar dengan memerlukan waktu 11 hari dan tiba di Senegal pada 6 Januari 2017.
Dalam upaya mewujudkan Nawacita atau sembilan program prioritas Presiden Joko Widodo, terutama membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, BUMN pun tak ketinggalan peran.
Sebagai contoh, pada 7 Agustus lalu, pemerintah melalui BUMN PT Telkom Indonesia Tbk membuka isolasi masyarakat di Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya, dari ketertinggalan infrastruktur telekomunikasi dan ekonomi dengan membangun menara "Base Transceiver Station" (BTS) di wilayah itu.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang hadir dalam acara peresmian BTS Telkomsel di pulau yang berbatasan langsung dengan perairan laut Timor Leste itu menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia sesuai program Nawacita yang fokus pada mengembangkan perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).
"BUMN sebagai agen pembangunan harus hadir di tengah masyarakat terutama di daerah perbatasan, terluar dan terdepan," katanya.
Dipandang dari sumbangan BUMN bagi pendapatan negara, eksistensi perusahaan milik negara ini juga tak dapat dianggap kecil.
Kementerian BUMN mencatat laba bersih 118 BUMN pada semester satu 2017 mencapai Rp87 triliun atau lebih rendah sekitar Rp1 triliun dibanding laba bersih periode sama dari posisi yang sama tahun 2016 sebesar Rp88 triliun.
Namun, seiring dengan tingkat persaingan antarbangsa yang semakin ketat di tengah zaman yang terus berubah, tantangan yang dihadapi BUMN-BUMN di Tanah Air agar dapat tampil sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional tidak semakin mudah.
Jalan masih panjang menuju Indonesia hebat. Apa yang pernah dipesankan Presiden Joko Widodo agar BUMN Indonesia tumbuh semakin kuat dan lincah serta berani bersaing secara global di era persaingan sengit ini dirasa tetap relevan dan layak dicamkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Pemerintah terus bekerja keras menyelesaikan ratusan proyek strategis nasional dan proyek prioritas guna mewujudkan Indonesia hebat di masa depan mengingat ketersediaan infrastruktur sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang secara berkelanjutan, merata dan berkeadilan.
Untuk menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini memacetkan proses pelaksanaan pembangunan berbagai proyek strategis nasional dan prioritas itu, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Seperti terungkap dalam laman resmi KPPIP, berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian bersama kementerian dan lembaga terkait, setidaknya ada 225 proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016.
Proyek-proyek strategis nasional yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua itu melingkupi berbagai sektor, seperti sektor transportasi, jalan, air dan sanitasi, energi dan kelistrikan, kawasan industri dan teknologi informasi.
Menurut KPPIP, proyek-proyek strategis nasional tersebut tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan nasional atau strategis nasional nontol, serta sarana dan prasarana kereta api antarkota, tetapi juga proyek pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota, ketenagalistrikan, dan revitalisasi bandar udara.
Di samping itu ada pula proyek pembangunan bandara baru dan bandara strategis lainnya, proyek pembangunan kilang minyak dan satu juta rumah, proyek pipa gas dan terminal LPG (Liquefied Petroleum Gas), proyek infrastruktur energi asal sampah, serta proyek penyediaan infrastruktur air minum dan sistem air limbah komunal.
Seterusnya, proyek pembangunan tanggul penahan banjir dan pos lintas batas negara dan sarana penunjang, proyek bendungan dan irigasi, program industri pesawat dan peningkatan jangkauan "broadband", proyek infrastruktur sains dan teknologi strategis lainnya serta pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pariwisata, dan pembangunan smelter.
Dalam pengerjaannya, pemerintah melibatkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta. Untuk proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.770 kilometer, misalnya, sejumlah BUMN dilibatkan, termasuk PT. Hutama Karya (Persero) yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan ruas Pekanbaru-Dumai.
Selain mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera, Hutama Karya juga ditunjuk menjadi pengelola Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) dari pintu Pondok Pinang (20+000) hingga pintu Kampung Rambutan (32+400).
Ke luar negeri
Sebanyak 118 BUMN di Tanah Air itu tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri. Bahkan tidak sedikit yang telah mampu melakukan ekspansi ke luar negeri seperti Bio Farma, Pertamina, Semen Indonesia, Wijaya Karya, PT Industri Nuklir Indonesia, dan Telkom Grup serta Bank Mandiri, BNI dan BRI yang membuka cabang dan kantor perwakilan di sejumlah negara.
Tak hanya itu, sejumlah BUMN lain juga telah mampu memasarkan produk unggulannya ke negara-negara lain. Sebut saja PT Industri Kereta Api (Persero) yang telah menyiapkan diri untuk memproduksi 340 kereta yang akan diekspor ke Bangladesh dan Sri Lanka pada 2017, serta PT PAL Indonesia (Persero) yang telah mengekspor dua kapal perang "Strategic Sealift Vessel" ke Filipina.
Perusahaan galangan kapal milik negara yang berbasis di Surabaya itu pun sedang berupaya memenuhi target pembuatan sebanyak 12 kapal selam yang dipesan Kementerian Pertahanan RI untuk memenuhi kebutuhan TNI dengan spesifikasi yang sama dengan kapal selam buatan pabrikan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan, yang baru-baru ini telah diserahkan ke Indonesia.
Di jagad kedirgantaraan dunia, PT Dirgantara Indonesia pun tak bisa dipandang sebelah mata berkat produknya yang tak hanya unggul tetapi juga diminati sejumlah negara.
Pesawat NC212 buatan PT DI antara lain telah digunakan oleh Vietnam, Filipina dan Thailand sedangkan pesawat CN235-nya dipakai negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Korea Selatan. Angkatan Udara Senegal pun menggunakan pesawat serba guna CN235-220M buatan PT Dirgantara Indonesia.
Terkait dengan pesawat CN235-220M untuk Angkatan Udara Senegal ini, menurut PT Dirgantara Indonesia, "ferry flight"-nya telah dilakukan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Dakar, Senegal, pada 27 Desember 2016.
Pesawat tersebut diterbangkan melalui rute Bandung - Medan - Kolombo - Maldives - Pakistan - Riyadh - Khartoum - Chad - Burkina Faso - Dakar dengan memerlukan waktu 11 hari dan tiba di Senegal pada 6 Januari 2017.
Dalam upaya mewujudkan Nawacita atau sembilan program prioritas Presiden Joko Widodo, terutama membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, BUMN pun tak ketinggalan peran.
Sebagai contoh, pada 7 Agustus lalu, pemerintah melalui BUMN PT Telkom Indonesia Tbk membuka isolasi masyarakat di Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya, dari ketertinggalan infrastruktur telekomunikasi dan ekonomi dengan membangun menara "Base Transceiver Station" (BTS) di wilayah itu.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang hadir dalam acara peresmian BTS Telkomsel di pulau yang berbatasan langsung dengan perairan laut Timor Leste itu menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia sesuai program Nawacita yang fokus pada mengembangkan perekonomian di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan).
"BUMN sebagai agen pembangunan harus hadir di tengah masyarakat terutama di daerah perbatasan, terluar dan terdepan," katanya.
Dipandang dari sumbangan BUMN bagi pendapatan negara, eksistensi perusahaan milik negara ini juga tak dapat dianggap kecil.
Kementerian BUMN mencatat laba bersih 118 BUMN pada semester satu 2017 mencapai Rp87 triliun atau lebih rendah sekitar Rp1 triliun dibanding laba bersih periode sama dari posisi yang sama tahun 2016 sebesar Rp88 triliun.
Namun, seiring dengan tingkat persaingan antarbangsa yang semakin ketat di tengah zaman yang terus berubah, tantangan yang dihadapi BUMN-BUMN di Tanah Air agar dapat tampil sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional tidak semakin mudah.
Jalan masih panjang menuju Indonesia hebat. Apa yang pernah dipesankan Presiden Joko Widodo agar BUMN Indonesia tumbuh semakin kuat dan lincah serta berani bersaing secara global di era persaingan sengit ini dirasa tetap relevan dan layak dicamkan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017