Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
"Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan maupun kedatangan di bandara," ujar Erick.
Erick menekankan, pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara serta program-program pelindungan lainnya.
Erick juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding terkait peningkatan kualitas lounge khusus pekerja migran Indonesia (PMI), pelindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan kredit usaha rakyat (KUR) bagi PMI.
"Pekerja migran ini adalah sebuah program besar Presiden Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya," ucap Erick.
Lebih lanjut, Erick menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan PMI, seperti lintah darat atau oknum tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran, bukan malah membebani mereka dengan masalah ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyampaikan kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BNI, untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diluncurkan oleh Menteri PPMI Abdul Kadir Karding.
"Kami siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri PPMI melalui fasilitas
Himbara. Ini menjadi bagian dari komitmen BUMN dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia," kata Erick.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam kolaborasi strategis antara BUMN dan Kementerian PPMI untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak serta dukungan finansial yang memadai.
