Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menginginkan TNI agar menjadi institusi yang profesional sehingga bisa menjaga keamanan Indonesia.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu tepat karena TNI harus benar-benar profesional untuk menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia menilai apa yang disampaikan Presiden adalah imbauan agar TNI tidak boleh berpolitik praktis sehingga Presiden berkewajiban menyampaikan itu secara tegas kepada seluruh jajaran prajurit TNI.
Agus menilai imbauan itu disampaikan Presiden terutama belakangan ini ada sesuatu hal atau isu yang berkembang di masyarakat.
"Kita tidak boleh terlepas daripada strategi TNI dan Polri agar tidak berpolitik praktis," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan apabila ada personel TNI dan Polri yang ingin berpolitik maka yang bersangkutan harus keluar dari institusinya agar menjaga kekompakan tugas masing-masing institusi dalam menjaga keutuhan Indonesia.
Selain itu dia menilai terkait hubungan TNI-Polri, dirinya mendorong pemerintah agar memberikan keterangan tegas dan jelas mengenai impor senjata karena antara keterangan Menkopolhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak sesuai.
Karena itu menurut dia harus disejajarkan dan disamakan agar pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"TNI dan Polri tentunya juga harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan benar-benar terjalin karena kedua institusi harus kuat dan mempunyai kekuatan yang menyatu," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis (5/10).
Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara dan berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu tepat karena TNI harus benar-benar profesional untuk menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia menilai apa yang disampaikan Presiden adalah imbauan agar TNI tidak boleh berpolitik praktis sehingga Presiden berkewajiban menyampaikan itu secara tegas kepada seluruh jajaran prajurit TNI.
Agus menilai imbauan itu disampaikan Presiden terutama belakangan ini ada sesuatu hal atau isu yang berkembang di masyarakat.
"Kita tidak boleh terlepas daripada strategi TNI dan Polri agar tidak berpolitik praktis," ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan apabila ada personel TNI dan Polri yang ingin berpolitik maka yang bersangkutan harus keluar dari institusinya agar menjaga kekompakan tugas masing-masing institusi dalam menjaga keutuhan Indonesia.
Selain itu dia menilai terkait hubungan TNI-Polri, dirinya mendorong pemerintah agar memberikan keterangan tegas dan jelas mengenai impor senjata karena antara keterangan Menkopolhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak sesuai.
Karena itu menurut dia harus disejajarkan dan disamakan agar pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"TNI dan Polri tentunya juga harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan benar-benar terjalin karena kedua institusi harus kuat dan mempunyai kekuatan yang menyatu," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis (5/10).
Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara dan berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017