Muntok (Antara Babel) - Sejumlah nelayan dari Kabupaten Bangka Barat meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan jaminan wilayah tangkap nelayan di sungai dan laut terbebas dari aktivitas penambangan bijih timah.
"Kami berharap Gubernur Erzaldi memiliki komitmen kuat untuk melindungi nelayan agar bisa beraktivitas dengan tenang tanpa ada gangguan kapal isap dan penambangan pola lain di seluruh wilayah tangkap yang ada di perairan Bangka Barat," kata Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Kabupaten Bangka Barat, Suhaidir Kojek saat dihubungi dari Muntok, Kamis.
Hal ini dikatakan Suhaidir usai mendampingi perwakilan nelayan 11 desa dari Kabupaten Bangka Barat bertemu dengan Gubernur Babel Erzaldi Rosman di Pangkalpinang.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan mengharapkan Gubernur Babel memberikan jaminan untuk tidak menerbitkan izin operasi kapal isap di wilayah tangkap nelayan, seperti di perairan laut Desa Rambat, Simpangteritip, Teluk Kelabat dan beberapa aliran sungai di daerah itu.
Para nelayan itu merupakan perwakilan nelayan dari Desa Airnyatoh, Rambat, Simpanggong, Airlimau, Pangek, Peradong, Pelanggas, Pebuar, Sungaibuluh, Pusuk, Tuik dan perwakilan nelayan Desa Beruas.
"Harapan warga nelayan itu meminta Gubernur Babel mencabut izin kapal isap di perairan Rambat, Kecamatan Simpangteritip dan perairan Selat Jebus karena dikhawatirkan merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi wilayah tangkap," kata dia.
Ia menerangkan, jumlah nelayan di 11 desa itu saat ini mencapai lebih dari 1.000 kepala keluarga yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di perairan tersebut.
"Memang saat ini kapal isap tidak ada di lokasi, namun isu yang berkembang di masyarakat akan ada kapal isap yang beroperasi di perairan itu dan situasi ini cukup meresahkan jika tidak segera disikapi gubernur," kata dia.
Selain menyampaikan permasalahan itu, para nelayan dari Desa Pusuk, Tuik dan Desa Beruas Kecamatan Kelapa juga memberikan masukan kepada gubernur terkait isu akan beroperasinya beberapa unit kapal isap di sekitar Teluk Kelabat.
"Nelayan yang selama ini mencari ikan di Teluk Kelabat meminta gubernur tidak mengeluarkan izin penambangan di lokasi itu karena ada beberapa biota laut berupa ikan dan siput gunggung yang selama ini diandalkan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah perwakilan nelayan dari Belinyu, Kabupaten Bangka tersebut, gubernur menampung aspirasi masyarakat nelayan dan berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kami berharap Gubernur Erzaldi tetap membela hak-hak nelayan dan memiliki komitmen untuk menjadi mitra warga nelayan," katanya.
Selain di dua lokasi itu, kata dia, saat ini beberapa tambang diduga tidak memiliki izin masih beroperasi di perairan laut dan DAS di Bangka Barat, antar lain di Sungai Kayuarang Kecamatan Kelapa, perairan laut Tempilang, Desa Airputih Muntok, perairan Desa Penganak dan Jebulaut, Parittiga, Sungai Antan Jebus, dan wilayah bakau Sungai Rambat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami berharap Gubernur Erzaldi memiliki komitmen kuat untuk melindungi nelayan agar bisa beraktivitas dengan tenang tanpa ada gangguan kapal isap dan penambangan pola lain di seluruh wilayah tangkap yang ada di perairan Bangka Barat," kata Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Kabupaten Bangka Barat, Suhaidir Kojek saat dihubungi dari Muntok, Kamis.
Hal ini dikatakan Suhaidir usai mendampingi perwakilan nelayan 11 desa dari Kabupaten Bangka Barat bertemu dengan Gubernur Babel Erzaldi Rosman di Pangkalpinang.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan mengharapkan Gubernur Babel memberikan jaminan untuk tidak menerbitkan izin operasi kapal isap di wilayah tangkap nelayan, seperti di perairan laut Desa Rambat, Simpangteritip, Teluk Kelabat dan beberapa aliran sungai di daerah itu.
Para nelayan itu merupakan perwakilan nelayan dari Desa Airnyatoh, Rambat, Simpanggong, Airlimau, Pangek, Peradong, Pelanggas, Pebuar, Sungaibuluh, Pusuk, Tuik dan perwakilan nelayan Desa Beruas.
"Harapan warga nelayan itu meminta Gubernur Babel mencabut izin kapal isap di perairan Rambat, Kecamatan Simpangteritip dan perairan Selat Jebus karena dikhawatirkan merusak ekosistem laut yang selama ini menjadi wilayah tangkap," kata dia.
Ia menerangkan, jumlah nelayan di 11 desa itu saat ini mencapai lebih dari 1.000 kepala keluarga yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di perairan tersebut.
"Memang saat ini kapal isap tidak ada di lokasi, namun isu yang berkembang di masyarakat akan ada kapal isap yang beroperasi di perairan itu dan situasi ini cukup meresahkan jika tidak segera disikapi gubernur," kata dia.
Selain menyampaikan permasalahan itu, para nelayan dari Desa Pusuk, Tuik dan Desa Beruas Kecamatan Kelapa juga memberikan masukan kepada gubernur terkait isu akan beroperasinya beberapa unit kapal isap di sekitar Teluk Kelabat.
"Nelayan yang selama ini mencari ikan di Teluk Kelabat meminta gubernur tidak mengeluarkan izin penambangan di lokasi itu karena ada beberapa biota laut berupa ikan dan siput gunggung yang selama ini diandalkan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah perwakilan nelayan dari Belinyu, Kabupaten Bangka tersebut, gubernur menampung aspirasi masyarakat nelayan dan berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kami berharap Gubernur Erzaldi tetap membela hak-hak nelayan dan memiliki komitmen untuk menjadi mitra warga nelayan," katanya.
Selain di dua lokasi itu, kata dia, saat ini beberapa tambang diduga tidak memiliki izin masih beroperasi di perairan laut dan DAS di Bangka Barat, antar lain di Sungai Kayuarang Kecamatan Kelapa, perairan laut Tempilang, Desa Airputih Muntok, perairan Desa Penganak dan Jebulaut, Parittiga, Sungai Antan Jebus, dan wilayah bakau Sungai Rambat.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017