Jakarta (Antaranews Babel) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memerintahkan para pangdam membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI guna mengawasi dan menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan netralitas anggota TNI AD selama pilkada.
"TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus keatas secara hierarkis sesuai amanat konstitusi," kata Kasad dalam amanatnya saat memimpin Sertijab sembilan perwira tinggi TNI AD dan satu pamen TNI AD, di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Kasad, pembentukan tim tersebut merupakan wujud kewaspadaan TNI AD terhadap kemungkinan adanya prajurit TNI AD yang bertindak tidak netral.
"Ini juga sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia," katanya.
Mantan pangkostrad ini menambahkan, prajurit yang terlibat dalam tim yang dibentuk seluruh pangdam yang daerahnya melaksanakan Pilkada adalah prajurit yang menguasai bidang intelijen.
"Intelijen kita kerahkan untuk mengawal proses demokrasi pilkada serentak 2018. Tim ini bergerak sendiri tanpa melibatkan pengawas pemilu atau Bawaslu. Ini hanya untuk internal TNI AD," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jenderal bintang empat ini mengingatkan purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018 agar tidak menarik-narik dan melibatkan personel TNI terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis.
"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI AD tetap terjaga," kata Kasad.
Menurut Mulyono, dalam Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, salah satunya mantan pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan telah memicu reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya Netralitas TNI.
"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," papar Jenderal bintang empat ini.
Mantan pangkostrad ini mengingatkan bahwa pada tahun 2018 yang dikenal sebagai tahun politik ini, akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, sehingga merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu.
Namun, sejak Reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, diantaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus keatas secara hierarkis sesuai amanat konstitusi," kata Kasad dalam amanatnya saat memimpin Sertijab sembilan perwira tinggi TNI AD dan satu pamen TNI AD, di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Kasad, pembentukan tim tersebut merupakan wujud kewaspadaan TNI AD terhadap kemungkinan adanya prajurit TNI AD yang bertindak tidak netral.
"Ini juga sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia," katanya.
Mantan pangkostrad ini menambahkan, prajurit yang terlibat dalam tim yang dibentuk seluruh pangdam yang daerahnya melaksanakan Pilkada adalah prajurit yang menguasai bidang intelijen.
"Intelijen kita kerahkan untuk mengawal proses demokrasi pilkada serentak 2018. Tim ini bergerak sendiri tanpa melibatkan pengawas pemilu atau Bawaslu. Ini hanya untuk internal TNI AD," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jenderal bintang empat ini mengingatkan purnawirawan TNI AD yang maju dalam konstelasi politik di Pilkada 2018 agar tidak menarik-narik dan melibatkan personel TNI terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis.
"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI AD tetap terjaga," kata Kasad.
Menurut Mulyono, dalam Pilkada 2018 ini terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, salah satunya mantan pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan telah memicu reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya Netralitas TNI.
"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," papar Jenderal bintang empat ini.
Mantan pangkostrad ini mengingatkan bahwa pada tahun 2018 yang dikenal sebagai tahun politik ini, akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, sehingga merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu.
Namun, sejak Reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, diantaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018