Muntok (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) daerah setempat untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.
"Peran organisasi tersebut sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilaksanakan menggunakan dana desa berjalan maksimal dan sesuai aturan," kata Kepala Bagian Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Henry Een Firsanto di Muntok, Selasa.
Menurut dia, para pejabat pemerintah desa masih harus banyak belajar dalam penganggaran dan pemanfaatan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat langsung ke desa agar tidak bermasalah.
Program nasional dana desa perlu terus dikawal agar perubahan pola yang digadang mampu mempercepat laju pembangunan itu sesuai target dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di seluruh pelosok desa.
"Kami mengapresiasi peran Apdesi Kabupaten Bangka Barat yang selama dua tahun terakhir sudah memberikan andil cukup baik dalam meningkatkan kapasitas para kepala desa," kata dia.
Selain menjadi ajang diskusi seluruh kepala desa di daerah itu, organisasi tersebut juga berhasil menggandeng instansi terkait untuk pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.
"Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama untuk pendampingan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang melibatkan Kejaksaan Negeri dan Polres Bangka Barat yang dilaksanakan pada Senin (19/2) juga merupakan bentuk peran aktif Apdesi," katanya.
Penandatanganan kesepakatan yang kegiatannya berbarengan dengan pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Bangka Barat tersebut, bertujuan membangun sinergi pembinaan aparatur pemerintah desa dalam rangka optimalisasi pembangunan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Pada kegiatan itu, Bupati Bangka Barat Parhan Ali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Soleh mengajak seluruh peserta agar serius mengikuti bimtek karena tantangan pembangunan ke depan makin berat.
"Saat ini pemerintah desa diberi wewenang sendiri untuk mengelola potensi yang dimiliki desa guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu aparatur pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menangkap keinginan warga," kata Soleh.
Selain kepekaan mendengar aspirasi warganya, aparatur pemerintah desa juga dituntut agar mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak terjerumus dalam permasalahan hukum.
"Desa harus proaktif bertanya dan banyak belajar agar bisa membangun desa dengan mengelola dana desa yang benar," kata dia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018