Jakarta (Antaranews Babel)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan mempelajari keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019.
"KPU akan mengkaji terlebih dahulu. Kami akan pelajari hasil keputusan ini," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, usai sidang di Jakarta, Minggu malam.
Bawaslu menetapkan partai bulan bintang sebagai partai politik peserta Pemilu untuk tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu, Abhan.
Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU untuk melaksanakan keputusan tersebut tiga hari setelah keputusan tersebut dibuat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan PBB tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.
PBB dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kepengurusan parpol di tingkat pusat dan provinsi. Namun, tidak untuk kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut kemudian melayangkan gugatan kepada Bawaslu pada 19 Februari 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"KPU akan mengkaji terlebih dahulu. Kami akan pelajari hasil keputusan ini," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, usai sidang di Jakarta, Minggu malam.
Bawaslu menetapkan partai bulan bintang sebagai partai politik peserta Pemilu untuk tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu, Abhan.
Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU untuk melaksanakan keputusan tersebut tiga hari setelah keputusan tersebut dibuat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan PBB tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.
PBB dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kepengurusan parpol di tingkat pusat dan provinsi. Namun, tidak untuk kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut kemudian melayangkan gugatan kepada Bawaslu pada 19 Februari 2018.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018