Muntok (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyosialisasikan teknis penggunaan dana desa untuk mempercepat penuntasan transfer anggaran dari Pemerintah Pusat.
"Dari sebanyak 60 jumlah desa di Bangka Barat, saat ini baru 42 desa yang sudah disalurkan dananya sesuai prosedur, sedangkan yang lain masih dalam proses karena adanya kewajiban untuk memperbaiki rencana pembangunan dan anggaran belanja desa," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, Zamrul Aripin di Muntok, Kamis.
Menurut dia, sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kepala desa dan perangkat desa agar mampu menyusun rencana dan penggunaan dana tersebut.
"Kepala desa dan pejabat pemerintahan desa harus mumpuni karena saat ini anggaran desa harus dilaksanakan dengan swakelola. Jika perencanaan anggaran pembangunan dan belanja sudah siap dan sesuai prosedur maka dana akan cepat ditransfer," katanya.
Hal ini dikatakan Zamrul Aripin di sela kegiatan rapat koordinasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat di Graha Aparatur Muntok.
Rapat koordinasi melibatkan seluruh kepala desa dengan materi pembahasan terkait dana desa tahap pertama yang sudah dicairkan Pemerintah Pusat, namun belum ditransfer ke kas desa.
Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Yunan Helmi mengatakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten dilaksanakan menindaklanjuti rapat seluruh pemda dengan Pemprov Babel yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Bangka Barat salah satu kabupaten yang belum mentrasfer dana desa karena adanya permasalahan atau kendala pada penyusunan anggaran pembangunan dan belanja desa," katanya.
Melalui pertemuan itu diharapkan nantinya dana desa dapat dikelola dengan baik, dengan cara penyerapan dan administrasi dilaksanakannya sesuai aturan dan petunjuk teknis.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Dari sebanyak 60 jumlah desa di Bangka Barat, saat ini baru 42 desa yang sudah disalurkan dananya sesuai prosedur, sedangkan yang lain masih dalam proses karena adanya kewajiban untuk memperbaiki rencana pembangunan dan anggaran belanja desa," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, Zamrul Aripin di Muntok, Kamis.
Menurut dia, sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kepala desa dan perangkat desa agar mampu menyusun rencana dan penggunaan dana tersebut.
"Kepala desa dan pejabat pemerintahan desa harus mumpuni karena saat ini anggaran desa harus dilaksanakan dengan swakelola. Jika perencanaan anggaran pembangunan dan belanja sudah siap dan sesuai prosedur maka dana akan cepat ditransfer," katanya.
Hal ini dikatakan Zamrul Aripin di sela kegiatan rapat koordinasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat di Graha Aparatur Muntok.
Rapat koordinasi melibatkan seluruh kepala desa dengan materi pembahasan terkait dana desa tahap pertama yang sudah dicairkan Pemerintah Pusat, namun belum ditransfer ke kas desa.
Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Yunan Helmi mengatakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten dilaksanakan menindaklanjuti rapat seluruh pemda dengan Pemprov Babel yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Bangka Barat salah satu kabupaten yang belum mentrasfer dana desa karena adanya permasalahan atau kendala pada penyusunan anggaran pembangunan dan belanja desa," katanya.
Melalui pertemuan itu diharapkan nantinya dana desa dapat dikelola dengan baik, dengan cara penyerapan dan administrasi dilaksanakannya sesuai aturan dan petunjuk teknis.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018