DPRD Minta Pemkab Kembalikan Fungsi Bina Jaya

Muntok (Antara Babel) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bruri Rusyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengembalikan fungsi Gedung Bina Jaya di Kota Muntok sebagai pusat kegiatan kepemudaan.


"Gedung itu memiliki nilai sejarah tinggi, dahulu menjadi pusat kegiatan pemuda dan berbagai aktivitas kesenian dan budaya. Kami harapkan pemkab mengembalikan fungsi itu dengan memberikan kewenangan kepada organisasi kepemudaan untuk mengelolanya," ujar Bruri di Muntok, Selasa.


Ia menjelaskan, selama ini gedung yang cukup luas tersebut dipakai untuk Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Barat dan dinilai kurang maksimal pemakaiannya karena menurutnya KPU kurang pas jika berkantor di lokasi tersebut.


Menurut dia, Gedung Bina Jaya akan lebih baik jika gedung itu dijadikan sebagai sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka Barat yang memiliki banyak kegiatan kepemudaan.


"Gedung itu memiliki nilai sejarah sebagai pusat pertemuan dan berbagai kegiatan kepemudaan, jika diserahkan ke KNPI kami yakin porganisasi itu akan mampu mandiri dengan mengelola aset yang ada untuk menunjang operasional organisasi sehinga tidak membebani pemkab," katanya.


Ia mencontohkan, kegiatan yang bisa dilakukan KNPI di gedung yang memiliki aula cukup luas dilengkapi dengan panggung tersebut yaitu dengan menyewakan gedung pertemuan untuk berbagai kegiatan seminar, pertemuan dan pesta.


Melalui jasa penyewaan gedung itu, nantinya KNPI menelola keungannya sendiri untuk membantu operasioal oranisasi dan menggerakkan operasional gedung itu sendiri.


"Pemindahan penggunaan dari KPU ke KNPI itu kami yakini akan membawa perubahan pada organisasi kepemudaan di Bangka Barat karena mereka juga bisa  berkumpul di gedung itu untuk merencanakan berbagai kegiatan kepemudaan, seperti olah raga, seni dan budaya," kata dia.


Menanggapi hal itu, Bupati Bangka Barat Zuhri M Syazali mengatakan pemkab bisa saja memberikan kewenangan penggunaan gedung itu untuk kegiatan kepemudaan, khususnya sebagai sekretariat KNPI, namun tidak dalam waktu dekat ini.


"Kami perlu bukti nyata dari pengurus KNPI terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan seberapa padat aktivitasnya, kalau masih sepi tidak ada kegiatan, untuk apa diberi kantor sekretariat yang cukup besar," kata dia.


Ia menyarankan, pengurus KNPI menggunakan ruang yang ada di rumah dinas bupati sebagai sekretariat karena di rumah dinas itu masih ada beberapa ruang kosong yang tidak digunakan.


Menurut dia, jika nantinya memang kegiatan KNPI dan organisasi pemuda dibawah naungan KNPI cukup padat dan rumah dinas bupati tidak lagi mampu menampung aktivitas itu, usulan tersebut bisa menjadi pertimbangan.


"Kami perlu bukti nyata terlebih dahulu, jangan belum berbuat tetapi sudah menuntut, kami tunggu pengorbanan dari pemuda untuk mendukung upaya pembangunan daerah, kalau sudah terlihat geliatnya tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk mencarikan kantor yang lebih representatif," kata Zuhri.