Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan proyek Palapa Ring Barat sudah selesai dan siap beroperasi sehingga diharapkan para operator seluler bisa segera memanfaatkan jaringan kabel fiber optik bawah laut itu untuk meluaskan jaringan sampai ke pedesaaan.
"Palapa Ring Barat itu ibaratnya jalan tol, operator nantinya yang membangun jalan akses. Pemerintah akan berikan diskon dan kami berharap pemerintah daerah mempermudah proses perizinannya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat berkunjung ke Network Operation Center Palapa Ring Barat di Kabupaten Natuna,Keppri Senin.
Dalam keterangan media Kemkominfo di Jakarta, Senin, Rudiantara mengatakan keringanan biaya sewa dan kemudahan perizinan pun akan diberikan oleh pemerintah untuk pemakaian Palapa Ring Barat.
Menurut dia, proyek itu merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan layanan komunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat yaitu pemerintah membangun infrastruktur pendukung tanpa memikirkan untung rugi.
"Di Natuna ini secara ekonomi memang kurang menguntungkan, karena itulah kami sediakan jaringan fiber optik ini. Diharapkan dalam 2020, ke-76 desa yang berpenduduk bisa menikmati fasilitas komunikasi dan internet. Alhamdulillah, saat ini di Natuna sudah bisa 4G," tegasnya.
Dia mengungkapkan Proyek Palapa Ring tidak menggunakan Peraturan Presiden namun menggunakan Kerjas ama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan transparan.
Ia meyebut Proyek Palapa Ring Barat sudah rampung dan mulai beroperasi bahkan untuk "commercial operation data" (COD).
Saat ini juga dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah barat sehingga nantinya akses Palapa Ring ini tidak hanya digunakan untuk selular tetapi juga untuk internet.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan menyatakan Palapa Ring Barat merupakan proyek pertama yang beroperasi yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu diharapkan bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
"Ini menunjukkan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi salah satu bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini. Badan usaha pun diyakini semakin percaya diri untuk membantu pembangunan infrastruktur," katanya.
Dia menjelaskan Palapa Ring Barat dilaksanakan dengan skema KPBU dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau "availability payment" (AP).
Skema "availability payment" diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
"PT PII memastikan bahwa investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerja sama. Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran makan PT PII akan melakukan penalangan pembayaran," tegasnya.
Armand menjelaskan proyek itu terlaksana atas kerja sama berbagai pihak yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,(Bappenas) Kementerian Keuangan yang memberikan dukungan fasilitas pendampingan proses transaksi dan Izin Prinsip "availability payment", Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan PT PII sebagai pemberi jaminan.
"Kerja sama proyek ini berlangsung selama 15 tahun. Pemerintah bisa melakukan pembayaran investasi pembangunan infrastruktur kabel serta optik pada proyek Palapa Ring Barat dengan keuntungan dari operasional," jelasnya.
Dia berharap dengan beroperasinya Palapa Ring Barat maka keterlibatan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur semakin meningkat sebab KPBU memiliki banyak keunggulan.
"Dengan KPBU maka kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur meningkat. Tadinya dengan uang misalnya Rp1 triliun hanya cukup untuk bangun satu proyek bisa bertambah menjadi lima proyek. Misalnya, masing-masing proyek dibayar dengan Rp200 miliar pertahun," jelasnya.
Kemudian APBN pun menjadi lebih kredibel karena bisa digunakan untuk membiayai sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Menkominfo cek kesiapan Palapa Ring Paket Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Palapa Ring Barat itu ibaratnya jalan tol, operator nantinya yang membangun jalan akses. Pemerintah akan berikan diskon dan kami berharap pemerintah daerah mempermudah proses perizinannya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat berkunjung ke Network Operation Center Palapa Ring Barat di Kabupaten Natuna,Keppri Senin.
Dalam keterangan media Kemkominfo di Jakarta, Senin, Rudiantara mengatakan keringanan biaya sewa dan kemudahan perizinan pun akan diberikan oleh pemerintah untuk pemakaian Palapa Ring Barat.
Menurut dia, proyek itu merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan layanan komunikasi dan internet bagi seluruh masyarakat yaitu pemerintah membangun infrastruktur pendukung tanpa memikirkan untung rugi.
"Di Natuna ini secara ekonomi memang kurang menguntungkan, karena itulah kami sediakan jaringan fiber optik ini. Diharapkan dalam 2020, ke-76 desa yang berpenduduk bisa menikmati fasilitas komunikasi dan internet. Alhamdulillah, saat ini di Natuna sudah bisa 4G," tegasnya.
Dia mengungkapkan Proyek Palapa Ring tidak menggunakan Peraturan Presiden namun menggunakan Kerjas ama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan transparan.
Ia meyebut Proyek Palapa Ring Barat sudah rampung dan mulai beroperasi bahkan untuk "commercial operation data" (COD).
Saat ini juga dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah barat sehingga nantinya akses Palapa Ring ini tidak hanya digunakan untuk selular tetapi juga untuk internet.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan menyatakan Palapa Ring Barat merupakan proyek pertama yang beroperasi yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu diharapkan bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
"Ini menunjukkan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi salah satu bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini. Badan usaha pun diyakini semakin percaya diri untuk membantu pembangunan infrastruktur," katanya.
Dia menjelaskan Palapa Ring Barat dilaksanakan dengan skema KPBU dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau "availability payment" (AP).
Skema "availability payment" diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
"PT PII memastikan bahwa investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerja sama. Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran makan PT PII akan melakukan penalangan pembayaran," tegasnya.
Armand menjelaskan proyek itu terlaksana atas kerja sama berbagai pihak yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,(Bappenas) Kementerian Keuangan yang memberikan dukungan fasilitas pendampingan proses transaksi dan Izin Prinsip "availability payment", Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan PT PII sebagai pemberi jaminan.
"Kerja sama proyek ini berlangsung selama 15 tahun. Pemerintah bisa melakukan pembayaran investasi pembangunan infrastruktur kabel serta optik pada proyek Palapa Ring Barat dengan keuntungan dari operasional," jelasnya.
Dia berharap dengan beroperasinya Palapa Ring Barat maka keterlibatan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur semakin meningkat sebab KPBU memiliki banyak keunggulan.
"Dengan KPBU maka kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur meningkat. Tadinya dengan uang misalnya Rp1 triliun hanya cukup untuk bangun satu proyek bisa bertambah menjadi lima proyek. Misalnya, masing-masing proyek dibayar dengan Rp200 miliar pertahun," jelasnya.
Kemudian APBN pun menjadi lebih kredibel karena bisa digunakan untuk membiayai sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Menkominfo cek kesiapan Palapa Ring Paket Barat
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018