Koba (Antaranews Babel) - Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dairi mengatakan pemerintah harus menjadi penyeimbang dalam menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak jenis pertalite.
"Kenaikan harga pertalite menjadi Rp7.800 per liter ini jelas memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, maka pemerintah daerah harus menjadi penyeimbang terutama melakukan langkah cepat dalam mengontrol harga bahan pokok tersebut," katanya di Koba, Selasa.
Ia menjelaskan, peran pemerintah daerah terutama dinas terkait sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya oknum pedagang yang memanfaatkan situasi kenaikan BBM dengan menaikkan harga kebutuhan pokok.
"Kalau itu terjadi, maka sudah dapat dipastikan menyakiti hulu hati masyarakat karena bahan pokok ini terkait sendi perekonomian masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, dalam jangka waktu tiga bulan pemerintah sudah tiga kali menaikkan harga pertalite secara "diam-diam" dan Dairi berpendapat momentumnya tidak tepat di saat masyarakat bergulat dengan kondisi ekonomi yang terus merosot.
"Memang kenaikan harga pertalite tidak seberapa, hanya Rp200 per liter, namun dampaknya yang sangat besar karena kebijakan tersebut memicu meningkatnya pengeluaran rumah tangga mencapai 50 persen karena harga kebutuhan pokok ikut-ikutan naik," katanya.
Sementara Ketua Korp Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Bangka Tengah, M Tamimi berpendapat kebijakan pemerintah menaikkan harga pertalite secara diam-diam jelas tidak pantas apalagi ini terkait dengan kebutuhan publik.
"Mestinya semua yang berdampak terhadap publik harus dikaji dulu sebelum menaikkan harga, kemudian diumumkan secara resmi. Saya menyayangkan kenapa tiba-tiba naik, masyarakat malah terkejut," katanya.
Tamimi juga berpendapat belum saatnya pemerintah menaikkan harga pertalite disaat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
"Memang ada BBM jenis premium yang harganya tidak naik, namun premium secara perlahan juga sudah mulai menghilang. Tidak semua SPBU jual premium, jadi kesannya ada pengiringan masyarakat harus beli pertalite yang harganya terus naik," katanya.
Ia mempertanyakan kenaikan harga pertalite itu untuk kepentingan siapa. Kalau demi kepentingan rakyat tentu fakta berbicara masyarakat malah mengeluhkan.
"Masyarakat lebih mengkhawatirkan dampaknya, kendati kenaikannya cuma Rp200 per liter, namun dampaknya sangat besar. Pertalite naiknya cuma Rp200, sementara harga cabai, gula, beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya naik lebih dari Rp1.000," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kenaikan harga pertalite menjadi Rp7.800 per liter ini jelas memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, maka pemerintah daerah harus menjadi penyeimbang terutama melakukan langkah cepat dalam mengontrol harga bahan pokok tersebut," katanya di Koba, Selasa.
Ia menjelaskan, peran pemerintah daerah terutama dinas terkait sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya oknum pedagang yang memanfaatkan situasi kenaikan BBM dengan menaikkan harga kebutuhan pokok.
"Kalau itu terjadi, maka sudah dapat dipastikan menyakiti hulu hati masyarakat karena bahan pokok ini terkait sendi perekonomian masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, dalam jangka waktu tiga bulan pemerintah sudah tiga kali menaikkan harga pertalite secara "diam-diam" dan Dairi berpendapat momentumnya tidak tepat di saat masyarakat bergulat dengan kondisi ekonomi yang terus merosot.
"Memang kenaikan harga pertalite tidak seberapa, hanya Rp200 per liter, namun dampaknya yang sangat besar karena kebijakan tersebut memicu meningkatnya pengeluaran rumah tangga mencapai 50 persen karena harga kebutuhan pokok ikut-ikutan naik," katanya.
Sementara Ketua Korp Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Bangka Tengah, M Tamimi berpendapat kebijakan pemerintah menaikkan harga pertalite secara diam-diam jelas tidak pantas apalagi ini terkait dengan kebutuhan publik.
"Mestinya semua yang berdampak terhadap publik harus dikaji dulu sebelum menaikkan harga, kemudian diumumkan secara resmi. Saya menyayangkan kenapa tiba-tiba naik, masyarakat malah terkejut," katanya.
Tamimi juga berpendapat belum saatnya pemerintah menaikkan harga pertalite disaat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
"Memang ada BBM jenis premium yang harganya tidak naik, namun premium secara perlahan juga sudah mulai menghilang. Tidak semua SPBU jual premium, jadi kesannya ada pengiringan masyarakat harus beli pertalite yang harganya terus naik," katanya.
Ia mempertanyakan kenaikan harga pertalite itu untuk kepentingan siapa. Kalau demi kepentingan rakyat tentu fakta berbicara masyarakat malah mengeluhkan.
"Masyarakat lebih mengkhawatirkan dampaknya, kendati kenaikannya cuma Rp200 per liter, namun dampaknya sangat besar. Pertalite naiknya cuma Rp200, sementara harga cabai, gula, beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya naik lebih dari Rp1.000," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018