Sungailiat (Antaranews Babel) - Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tjindrajana meminta dinas terkait melakukan percepatan perekaman data KTP elektronik.
"Kami menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar kegiatan perekaman data bagi warga yang belum memiliki KTP Elektronik dipercepat karena dalam waktu dekat akan ada pilkada dan tahun depan ada pileg juga pilpres," katanya di Sungailiat, Jumat.
Teknisnya, menurut dia, perangkat daerah mulai dari yang paling rendah seperti RT/RW hingga kepala lingkungan ikut mendukung upaya percepatan perekaman data penduduk tersebut.
Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi perangkat desa atau RT/RW dan kepala lingkungan untuk melakukan kegiatan pendataan.
Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman data agar mendatangi dinas terkait. "Jangan sampai kepemilikan KTP diabaikan karena masyarakat sendiri yang nantinya akan rugin," katanya.
Lebih jauh Tjindrajana juga meminta Dinas Dukcapil meningkatkan komunikasi vertikal melalui kementerian terkait guna mengatasi masalah kekosongan blangko KTP-E.
Keterlambatan pengiriman blangko KTP-E yang selama selalu terjadi diharapkan dapat diatasi jika terbangun komunikasi yang baik.
"Dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tentu akan didapat informasi tentang segala hal termasuk terkait penyerapan anggaran," katanya.
Meski kekosongan blangko KTP-E akibat keterlambatan pengiriman dapat disiasati pihak Dinas Dukcapil, namun menurut dia kondisi tersebut tetap mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
"Saya pribadi menilai pelayanan sudah cukup baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan terutama menyangkut keterlibatan para RT/RW maupun kepala lingkungan untuk mendata warganya yang belum merekam data penduduk," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kami menyarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar kegiatan perekaman data bagi warga yang belum memiliki KTP Elektronik dipercepat karena dalam waktu dekat akan ada pilkada dan tahun depan ada pileg juga pilpres," katanya di Sungailiat, Jumat.
Teknisnya, menurut dia, perangkat daerah mulai dari yang paling rendah seperti RT/RW hingga kepala lingkungan ikut mendukung upaya percepatan perekaman data penduduk tersebut.
Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi perangkat desa atau RT/RW dan kepala lingkungan untuk melakukan kegiatan pendataan.
Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman data agar mendatangi dinas terkait. "Jangan sampai kepemilikan KTP diabaikan karena masyarakat sendiri yang nantinya akan rugin," katanya.
Lebih jauh Tjindrajana juga meminta Dinas Dukcapil meningkatkan komunikasi vertikal melalui kementerian terkait guna mengatasi masalah kekosongan blangko KTP-E.
Keterlambatan pengiriman blangko KTP-E yang selama selalu terjadi diharapkan dapat diatasi jika terbangun komunikasi yang baik.
"Dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tentu akan didapat informasi tentang segala hal termasuk terkait penyerapan anggaran," katanya.
Meski kekosongan blangko KTP-E akibat keterlambatan pengiriman dapat disiasati pihak Dinas Dukcapil, namun menurut dia kondisi tersebut tetap mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
"Saya pribadi menilai pelayanan sudah cukup baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan terutama menyangkut keterlibatan para RT/RW maupun kepala lingkungan untuk mendata warganya yang belum merekam data penduduk," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018