Bontang (Antaranews Babel) - Wakil Ketua MPR Mahyudin setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung atau melalui DPRD.
"Dengan dipilih DPRD biaya untuk jadi kepala daerah itu murah, bahkan boleh dibilang gratis," kata Mahyudin di sela sosialisasi Empat Pilar MPR di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa.
Selain itu, kata Mahyudin, pengawasan juga lebih mudah karena tinggal mengawasi para anggota DPRD, misalnya, apabila dikhawatirkan terjadi politik uang.
"Kalau anggota DPRD ada seratus, KPK tinggal turunkan 200 orang, satu anggota DPRD diawasi dua orang, pasti tak terjadi suap," ucapnya.
Dengan demikian, lanjut Mahyudin, akan benar-benar terpilih kepala daerah yang berkualitas dan berkomitmen membangun daerahnya.
Menurut dia, harus diakui pilkada langsung menelan biaya politik yang besar. Kalaupun tetap dipertahankan, biaya penyelenggaraan, termasuk biaya kampanye dan saksi tidak dibebankan kepada calon.
Ia mencontohkan di satu kabupaten di Jawa Barat memiliki 70 ribu tempat pemungutan suara. Jika untuk biaya saksi per TPS sebesar Rp100 ribu maka dibutuhkan Rp7 miliar.
"Itu biaya saksi saja. Jadi, begitu mahal biaya demokrasi kita. Itu yang menyebabkan banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi," ujarnya.
Menurut dia pilkada langsung di tengah pendapat per kapita yang masih menengah bahkan rendah tidaklah efektif.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Dengan dipilih DPRD biaya untuk jadi kepala daerah itu murah, bahkan boleh dibilang gratis," kata Mahyudin di sela sosialisasi Empat Pilar MPR di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa.
Selain itu, kata Mahyudin, pengawasan juga lebih mudah karena tinggal mengawasi para anggota DPRD, misalnya, apabila dikhawatirkan terjadi politik uang.
"Kalau anggota DPRD ada seratus, KPK tinggal turunkan 200 orang, satu anggota DPRD diawasi dua orang, pasti tak terjadi suap," ucapnya.
Dengan demikian, lanjut Mahyudin, akan benar-benar terpilih kepala daerah yang berkualitas dan berkomitmen membangun daerahnya.
Menurut dia, harus diakui pilkada langsung menelan biaya politik yang besar. Kalaupun tetap dipertahankan, biaya penyelenggaraan, termasuk biaya kampanye dan saksi tidak dibebankan kepada calon.
Ia mencontohkan di satu kabupaten di Jawa Barat memiliki 70 ribu tempat pemungutan suara. Jika untuk biaya saksi per TPS sebesar Rp100 ribu maka dibutuhkan Rp7 miliar.
"Itu biaya saksi saja. Jadi, begitu mahal biaya demokrasi kita. Itu yang menyebabkan banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi," ujarnya.
Menurut dia pilkada langsung di tengah pendapat per kapita yang masih menengah bahkan rendah tidaklah efektif.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018