Den Haag (Antaranews Babel/Xinhua-OANA) - Belanda takkan ikut dalam aksi militer di Suriah, kata Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Jumat, dalam taklimat mingguannya setelah pertemuan Dewan Menteri.
Ketika ditanya apakah Belanda siap untuk ikut dalam serangan, Rutte menjawab, "Tidak, bukan itu masalahnya saat ini."
Pemerintah Belanda memahaminya, "asalkan tindakan tersebut proporsional". Tapi "saat ini tak ada alasan bahwa Belanda akan ikut secara militer", kata Rutte.
Menteri Pertahanan Belanda Ank Bijleveld mengeluarkan pernyataan serupa pada Kamis di Washington, AS, tempat wanita menteri itu telah mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari AS James Mattis.
Belanda akan mengerti jika Amerika Serikat melakukan aksi militer proporsional di Suriah, jika "langkah diplomatik, ekonomi dan politik tidak cukup", kata Bijleveld kepada stasiun televisi Belanda, Nieuwsuur.
"Semuanya masih terbuka. Itu berarti bahwa langkah diplomatik, ekonomi dan politik akan dibahas lebih dulu," kata wanita menteri tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.
Ia, sebagaiman dikutip oleh harian Belanda, De Telegraaf, juga
mengatakan bahwa Washington tidak meminta bantau militer Belanda.
Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan serangan ke Suriah, meskipun Suriah telah membantah tuduhan bahwa militernya menggunakan senjata kimia dalam serangan ke Douma di pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus.
Seorang utusan Rusia pada Jumat mengatakan serangan terhadap satu negara berdaulat akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertolak-belakang dengan Piagam PBB dan "tak bisa dibiarkan terjadi".
"Harus ada pertanggung-jawaban bagi campur-tangan semacam itu, yang direncanakan," katanya. Duta Besar Rusia di PBB Vassily Nebenzia mengatakan dalam satu pertemuan Dewan Keamanan mengenai Suriah bahwa pengalaman baru-baru ini di Irak dan Suriah masih segar di dalam ingatan semua orang di seluruh wilayah tersebut.
Nebenzia, yang sepakat dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Timur Tengah saat ini adalah wilayah yang cedera, mengatakan luka terbesarnya berada di Suriah, tempat situasi "sarat dengan dampak global".
"Setiap negara yang berani menggerogoti prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah tidak berharga untuk memiliki status anggota tetap Dewan Keamanan, namun anggota semacam itu terus berkeras untuk menjerumuskan Timur Tengah ke dalam konflik demi konflik," katanya.
Angkatan Bersenjata Suriah sudah menerima instruksi mengenai cara menghadapi serangan semacam itu, katanya. Ia menambahkan tak ada bukti yang mendukung pembenaran yang dipaksakan oleh neara Barat, yaitu tuduhan mengenai penggunaan senjata kimia di Kota Kecil Douma.
Pemerintah Suriah dengan keras telah membantah tuduhan itu, dan menyeru Organisasi bagi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) agar segera melakukan penyelidikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Ketika ditanya apakah Belanda siap untuk ikut dalam serangan, Rutte menjawab, "Tidak, bukan itu masalahnya saat ini."
Pemerintah Belanda memahaminya, "asalkan tindakan tersebut proporsional". Tapi "saat ini tak ada alasan bahwa Belanda akan ikut secara militer", kata Rutte.
Menteri Pertahanan Belanda Ank Bijleveld mengeluarkan pernyataan serupa pada Kamis di Washington, AS, tempat wanita menteri itu telah mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari AS James Mattis.
Belanda akan mengerti jika Amerika Serikat melakukan aksi militer proporsional di Suriah, jika "langkah diplomatik, ekonomi dan politik tidak cukup", kata Bijleveld kepada stasiun televisi Belanda, Nieuwsuur.
"Semuanya masih terbuka. Itu berarti bahwa langkah diplomatik, ekonomi dan politik akan dibahas lebih dulu," kata wanita menteri tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.
Ia, sebagaiman dikutip oleh harian Belanda, De Telegraaf, juga
mengatakan bahwa Washington tidak meminta bantau militer Belanda.
Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan serangan ke Suriah, meskipun Suriah telah membantah tuduhan bahwa militernya menggunakan senjata kimia dalam serangan ke Douma di pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus.
Seorang utusan Rusia pada Jumat mengatakan serangan terhadap satu negara berdaulat akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertolak-belakang dengan Piagam PBB dan "tak bisa dibiarkan terjadi".
"Harus ada pertanggung-jawaban bagi campur-tangan semacam itu, yang direncanakan," katanya. Duta Besar Rusia di PBB Vassily Nebenzia mengatakan dalam satu pertemuan Dewan Keamanan mengenai Suriah bahwa pengalaman baru-baru ini di Irak dan Suriah masih segar di dalam ingatan semua orang di seluruh wilayah tersebut.
Nebenzia, yang sepakat dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Timur Tengah saat ini adalah wilayah yang cedera, mengatakan luka terbesarnya berada di Suriah, tempat situasi "sarat dengan dampak global".
"Setiap negara yang berani menggerogoti prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah tidak berharga untuk memiliki status anggota tetap Dewan Keamanan, namun anggota semacam itu terus berkeras untuk menjerumuskan Timur Tengah ke dalam konflik demi konflik," katanya.
Angkatan Bersenjata Suriah sudah menerima instruksi mengenai cara menghadapi serangan semacam itu, katanya. Ia menambahkan tak ada bukti yang mendukung pembenaran yang dipaksakan oleh neara Barat, yaitu tuduhan mengenai penggunaan senjata kimia di Kota Kecil Douma.
Pemerintah Suriah dengan keras telah membantah tuduhan itu, dan menyeru Organisasi bagi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) agar segera melakukan penyelidikan.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018