Jakarta (Antaranews Babel) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan mengganggu kerja-kerja parlemen.
"Kami akan tetap bekerja melayani aspirasi masyarakat seperti biasanya," kata Bambang dalam pidato penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menyadari adanya keraguan dari sebagian masyarakat bahwa persiapan pilkada dan pemilu akan menurunkan kinerja DPR.
Bambang mengajak semua anggota DPR memaksimalkan perannya sesuai amanah konstitusi.
Dia mengatakan dalam masa sidang ini DPR juga telah mengesahkan Peraturan DPR tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta rumah jabatan dan Wisma Griya Sabha.
"Melalui peraturan DPR tersebut satuan pengamanan di masing-masing lembaga didorong melakukan perubahan manajemen dan tata kelola yang berada dalam satu komando," ujarnya.
Dia mengatakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencari metode dalam melindungi, membatasi dan menghalangi data nomor seluler.
Hal itu menurut dia agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu menurut dia, DPR dengan tegas meminta Facebook segera memperbaharui ketentuan sanksi terhadap pihak ketiga yang melangar perjanjian termasuk penyalahgunaan data pengguna.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kami akan tetap bekerja melayani aspirasi masyarakat seperti biasanya," kata Bambang dalam pidato penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menyadari adanya keraguan dari sebagian masyarakat bahwa persiapan pilkada dan pemilu akan menurunkan kinerja DPR.
Bambang mengajak semua anggota DPR memaksimalkan perannya sesuai amanah konstitusi.
Dia mengatakan dalam masa sidang ini DPR juga telah mengesahkan Peraturan DPR tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta rumah jabatan dan Wisma Griya Sabha.
"Melalui peraturan DPR tersebut satuan pengamanan di masing-masing lembaga didorong melakukan perubahan manajemen dan tata kelola yang berada dalam satu komando," ujarnya.
Dia mengatakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencari metode dalam melindungi, membatasi dan menghalangi data nomor seluler.
Hal itu menurut dia agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu menurut dia, DPR dengan tegas meminta Facebook segera memperbaharui ketentuan sanksi terhadap pihak ketiga yang melangar perjanjian termasuk penyalahgunaan data pengguna.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018