Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Satuan Kerja Penataan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi setempat untuk mengurangi kawasan kumuh di daerah ini.
"Jumat (4/5) lalu, Gubernur sudah melakukan kunjungan lapangan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur kawasan kumuh dan terkait penanganan banjir di Kota Pangkalpinang," kata Kepala Satker Penataan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nurul Azmi, di Pangkalpinang, Senin.
Adapun kawasan yang menjadi prioritas penanganan kumuh, yaitu Opas Indah dan Gedung Nasional.
Kedua lokasi tersebut telah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017 dari dana APBN, dan akan dilanjutkan dengan dana pinjaman IDB tahun anggaran 2018.
"Sedangkan untuk kawasan Pasir Putih dan Pasar Padi merupakan lokasi kegiatan reguler Satker Pengembangan Kawasan Permukiman 2018 dan merupakan salah satu lokasi prioritas keterpaduan cipta karya nasional," katanya pula.
Untuk pengentasan kawasan kumuh ini, diperlukan dukungan seluruh unsur terkait dari tingkat pusat, provinsi maupun kota, dan perencanaannya melibatkan seluruh bidang baik cipta karya untuk infrastruktur permukiman, penyediaan perumahan untuk perbaikan rumah, termasuk sumber daya air yang berwenang mengatasi masalah banjir.
"Selain itu, juga diperlukan sinkronisasi program dari seluruh sumber dana untuk mendukung lokasi yang sudah ditetapkan menjadi prioritas," ujarnya lagi.
Ia berharap pemerintah provinsi bisa memberikan dukungan untuk mengkoordinir keterpaduan program agar semua aspek kumuh bisa terakomodir dalam rangka menuju nol persen kumuh 2019.
"Besok rencananya kami akan melakukan rapat koordinasi dalam bentuk dokumen perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan semua pihak. Tentunya pemerintah pusat siap membantu pemda yang sudah menyiapkan keriteria kesiapan kegiatan," katanya pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Jumat (4/5) lalu, Gubernur sudah melakukan kunjungan lapangan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur kawasan kumuh dan terkait penanganan banjir di Kota Pangkalpinang," kata Kepala Satker Penataan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nurul Azmi, di Pangkalpinang, Senin.
Adapun kawasan yang menjadi prioritas penanganan kumuh, yaitu Opas Indah dan Gedung Nasional.
Kedua lokasi tersebut telah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017 dari dana APBN, dan akan dilanjutkan dengan dana pinjaman IDB tahun anggaran 2018.
"Sedangkan untuk kawasan Pasir Putih dan Pasar Padi merupakan lokasi kegiatan reguler Satker Pengembangan Kawasan Permukiman 2018 dan merupakan salah satu lokasi prioritas keterpaduan cipta karya nasional," katanya pula.
Untuk pengentasan kawasan kumuh ini, diperlukan dukungan seluruh unsur terkait dari tingkat pusat, provinsi maupun kota, dan perencanaannya melibatkan seluruh bidang baik cipta karya untuk infrastruktur permukiman, penyediaan perumahan untuk perbaikan rumah, termasuk sumber daya air yang berwenang mengatasi masalah banjir.
"Selain itu, juga diperlukan sinkronisasi program dari seluruh sumber dana untuk mendukung lokasi yang sudah ditetapkan menjadi prioritas," ujarnya lagi.
Ia berharap pemerintah provinsi bisa memberikan dukungan untuk mengkoordinir keterpaduan program agar semua aspek kumuh bisa terakomodir dalam rangka menuju nol persen kumuh 2019.
"Besok rencananya kami akan melakukan rapat koordinasi dalam bentuk dokumen perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan semua pihak. Tentunya pemerintah pusat siap membantu pemda yang sudah menyiapkan keriteria kesiapan kegiatan," katanya pula.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018