Pangkalpinang (Antara Babel) - Calon anggota legislatif (caleg) perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandra Susanti berjanji akan meningkatkan mutu pendidikan terutama menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.
"Masalah pendidikan di Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkalpinang saat ini cukup memprihatinkan, karena saat ini masih banyak anak-anak yang putus sekolah sejak di bangku SD," ujar Wakil Sekretaris DPW PPP Bangka Belitung itu di Pangkalpinang, Jumat.
Sandra yang juga Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW Muslimat NU Provinsi Bangka Belitung itu mengaku sangat prihatin melihat kondisi anak-anak yang putus sekolah dan bekerja sebagai penjual koran di hampir semua persimpangan jalan di kota itu.
"Kebanyakan anak-anak yang putus sekolah tersebut dikarenakan keterbatasan biaya. Selain itu anak-anak yang putus sekolah juga dikarenakan kurangnya perhatian orang tua mereka terhadap pentingnya pendidikan," jelasnya.
Caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung itu mengatakan, terlepas nantinya terpilih menjadi anggota dewan atau tidak, program pemberantasan anak-anak putus sekolah akan terus dijalankan. PPP sendiri kini sudah menjalankan program tersebut dengan mulai melakukan pendataan "by name by address", pembuatan alur sistem terkait tupoksi dinas-dinas terkait sampai dengan pencapaian target dan evaluasi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki peraturan yang mewajibkan orang tua menyekolahkan anaknya. Selaian itu pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan anak-anak putus sekolah dengan memberikan program-program beasiswa.
"Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bangka Belitung juga harus dimulai dengan peningkatan kualitas guru dan peserta didik dengan pengembangan metode pengajaran baru mengingat peringkat hasil UN (ujian nasional) Babel masih dua besar dari bawah," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Masalah pendidikan di Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkalpinang saat ini cukup memprihatinkan, karena saat ini masih banyak anak-anak yang putus sekolah sejak di bangku SD," ujar Wakil Sekretaris DPW PPP Bangka Belitung itu di Pangkalpinang, Jumat.
Sandra yang juga Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW Muslimat NU Provinsi Bangka Belitung itu mengaku sangat prihatin melihat kondisi anak-anak yang putus sekolah dan bekerja sebagai penjual koran di hampir semua persimpangan jalan di kota itu.
"Kebanyakan anak-anak yang putus sekolah tersebut dikarenakan keterbatasan biaya. Selain itu anak-anak yang putus sekolah juga dikarenakan kurangnya perhatian orang tua mereka terhadap pentingnya pendidikan," jelasnya.
Caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung itu mengatakan, terlepas nantinya terpilih menjadi anggota dewan atau tidak, program pemberantasan anak-anak putus sekolah akan terus dijalankan. PPP sendiri kini sudah menjalankan program tersebut dengan mulai melakukan pendataan "by name by address", pembuatan alur sistem terkait tupoksi dinas-dinas terkait sampai dengan pencapaian target dan evaluasi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki peraturan yang mewajibkan orang tua menyekolahkan anaknya. Selaian itu pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan anak-anak putus sekolah dengan memberikan program-program beasiswa.
"Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bangka Belitung juga harus dimulai dengan peningkatan kualitas guru dan peserta didik dengan pengembangan metode pengajaran baru mengingat peringkat hasil UN (ujian nasional) Babel masih dua besar dari bawah," ungkapnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014