Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan menyebut ribuan guru honorer tidak diangkat jadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1,6 juta guru belum tersertifikasi.
"Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi guru PPPK. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi," kata Anies dalam debat kelima bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Klaim yang disampaikan oleh Anies lebih rendah dari situasi realitasnya. Melansir dari data resmi KemenPAN-RB menyebutkan, dari jumlah total tenaga honorer yang mencapai 2.355.092 orang, sebanyak 731.524 di antaranya merupakan guru honorer. Sementara, jumlah formasi PPPK Guru 2023 instansi daerah hanya 296.084 orang.
Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati mengatakan ratusan ribu guru honorer menunggu diangkat untuk menjadi PPPK. berdasarkan data Kemendikbud, sebelumnya menargetkan satu juta guru diangkat menjadi PPPK di tahun 2024, namun hingga 2023 baru 544.000 orang yang diangkat.
Menurut Peneliti Senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak. Hal ini terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Baca juga: Cek fakta, benarkah Ganjar menggaji guru honorer SMA/SMK di Jateng sesuai UMP ditambah 10 persen?
Baca juga: Cek fakta, Anies Baswedan klaim 15 juta orang jadi korban kekerasan seksual
Baca juga: Cek fakta, Prabowo klaim stroke dan jantung penyebab utama kematian
