Cek fakta, benarkah Ganjar menggaji guru honorer SMA/SMK di Jateng sesuai UMP ditambah 10 persen?

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memberi gaji guru honorer SMA/SMK sesuai UMP ditambah 10 persen.

“Ketika pendidikan SMA dan SMK diserahkan pada provinsi, maka saya bertanya berapa gajinya? Gajinya 300.000. Maka saya minta para guru diberi gaji sesuai UMR Jawa Tengah, UMK dan plus ditambah 10 persen,” kata Ganjar dalam debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad

Benarkah klaim tersebut? 

Penjelasan:

Dilansir dari laman Pemprov Jateng, Sejak tahun 2017, Gubernur Ganjar mengambil kebijakan gaji guru honorer SMA, SMK, dan SLB disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) ditambah 10 persen.

Gaji Ekasari Lukitawati selama sembilan tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa Kota Tegal yang semula Rp200 ribu berlipat menjadi jutaan rupiah.

Selain itu, Guru Bimbingan Konseling SMA N 2 Kendal, Titin Wulan Purnami, ini malah sempat ingin berhenti jadi pendidik karena gajinya hanya Rp300 ribu per bulan. Namun, sekarang ia menerima Rp2.560.000.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Baca juga: Cek fakta, Ganjar klaim anggaran kesehatan hanya 5 persen dari APBN

Baca juga: Cek fakta, Ganjar klaim buruh tuntut revisi UU Ciptaker