Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah menyerahkan masalah kisruh internal Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan melanjutkan tahapan perundingan lanjutan.
"Saya enggak tahu lagi. Tugas saya sudah selesai. Saya serahkan kepada Menteri Rini yang urus," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa.
Luhut menyebut poin-poin yang ditangani pihaknya telah selesai dirundingkan. Sejumlah tuntutan karyawan lain yang bukan ranah kebijakan Luhut akan diserahkan kepada Kementerian BUMN.
"Sudah kita selesaikan. Biar Menteri Rini yang selesaikanlah," ujarnya.
Kemenko Kemaritiman memfasilitasi mediasi antara manajemen Garuda Indonesia dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga).
Kementerian itu bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan mediasi dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kantor Staf Presiden (KSP) sejak awal Juni lalu.
Satgas dibentuk untuk memediasi kisruh antara manajemen dan karyawan agar tidak ada kepentingan umum yang terabaikan. Hal itu menyusul ancaman APG yang ingin melakukan mogok kerja pada momentum penting seperti mudik Lebaran.
Meski alot, mediasi yang berjalan hampir satu bulan itu menurut Luhut akan menjadi langkah introspeksi baik bagi pemerintah, manajemen perusahaan serta karyawan sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Saya enggak tahu lagi. Tugas saya sudah selesai. Saya serahkan kepada Menteri Rini yang urus," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa.
Luhut menyebut poin-poin yang ditangani pihaknya telah selesai dirundingkan. Sejumlah tuntutan karyawan lain yang bukan ranah kebijakan Luhut akan diserahkan kepada Kementerian BUMN.
"Sudah kita selesaikan. Biar Menteri Rini yang selesaikanlah," ujarnya.
Kemenko Kemaritiman memfasilitasi mediasi antara manajemen Garuda Indonesia dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga).
Kementerian itu bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan mediasi dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kantor Staf Presiden (KSP) sejak awal Juni lalu.
Satgas dibentuk untuk memediasi kisruh antara manajemen dan karyawan agar tidak ada kepentingan umum yang terabaikan. Hal itu menyusul ancaman APG yang ingin melakukan mogok kerja pada momentum penting seperti mudik Lebaran.
Meski alot, mediasi yang berjalan hampir satu bulan itu menurut Luhut akan menjadi langkah introspeksi baik bagi pemerintah, manajemen perusahaan serta karyawan sendiri.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018