Pangkalpinang (Antaranews Babel) - DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh pemerintah kota setempat atas laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Ini adalah prestasi pemerintah kota yang sudah diupayakan sejak lama. Saya kira capaian WTP ini juga harus dipertahankan dan berbanding lurus dengan kinerja di lapangan, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, di Pangkalpinang, Rabu.
Dia mengatakan capaian opini WTP itu menunjukkan kerja keras, kemauan, dan kesungguhan pemkot setempat selama ini.
"Untuk itu kami menunggu pemerintah kota untuk berbenah pada aspek-aspek lainnya, seperti pelayanan publik dan fasilitas umum," katanya.
Dia mengatakan pelayanan RSUD, fasilitas umum, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai bagian dari program prioritas untuk dibenahi di daerah tersebut agar menjadi lebih baik dan terukur.
"Jangan sampai perolehan WTP justru tidak ada nilai plusnya bagi masyarakat, karena memang tidak ada dampak secara langsung yang bisa diterima masyarakat, kecuali jika pemerintah kota berkomitmen untuk melanjutkan pembenahan pada aspek-aspek lainnya," katanya.
Untuk perbaikan fasilitas umum dan peningkatan pelayanan publik itu, pihaknya akan mendukung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Ini adalah prestasi pemerintah kota yang sudah diupayakan sejak lama. Saya kira capaian WTP ini juga harus dipertahankan dan berbanding lurus dengan kinerja di lapangan, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, di Pangkalpinang, Rabu.
Dia mengatakan capaian opini WTP itu menunjukkan kerja keras, kemauan, dan kesungguhan pemkot setempat selama ini.
"Untuk itu kami menunggu pemerintah kota untuk berbenah pada aspek-aspek lainnya, seperti pelayanan publik dan fasilitas umum," katanya.
Dia mengatakan pelayanan RSUD, fasilitas umum, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai bagian dari program prioritas untuk dibenahi di daerah tersebut agar menjadi lebih baik dan terukur.
"Jangan sampai perolehan WTP justru tidak ada nilai plusnya bagi masyarakat, karena memang tidak ada dampak secara langsung yang bisa diterima masyarakat, kecuali jika pemerintah kota berkomitmen untuk melanjutkan pembenahan pada aspek-aspek lainnya," katanya.
Untuk perbaikan fasilitas umum dan peningkatan pelayanan publik itu, pihaknya akan mendukung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018