Pangkalpinang (Antara Babel) - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung Sri Subekti Mulyaningsih menilai patokan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif hingga kini masih jauh dari harapan.
Partisipasi perempuan di partai politik (parpol) dan lembaga legislatif masih rendah, hanya sekitar 6 persen pada Pemilu 2009. Meskipun mengalami peningkatan dari 4 persen pada Pemilu 2004 tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan dari kuota 30 persen sebagaimana amanat dalam undang-undang.
Pengalaman ini menunjukkan, perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik belum berhasil maksimal.
Menurut dia, minimnya keterwakilan perempuan di bidang politik bukan semata-mata kesalahan sistem partai politik (parpol). Namun lebih dikarenakan minimnya partisipasi atau ketertarikan kaum hawa masuk ke dunia politik.
Keengganan berpolitik bagi perempuan bisa disebabkan banyak faktor, semisal urusan rumah tangga, lebih memilih berkarir di dunia usaha (niaga). Atau juga karena lemahnya SDM akibat ketidaksetaraan gender, artinya, pemberdayaan perempuan dan perjuangan kesetaraan gender sebagaimana termaktub dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) harus harus menyentuh aspek politik.
Perempuan, kata dia, hendaknya diberikan pendidikan politik yang memadai agar bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
"Perempuan harus dilibatkan secara langsung dengan persoalan-persoalan politik bangsa ini. Hilangkan budaya primordial, seperti menganggap perempuan makhluk yang lemah dan cukup sebagai ibu rumah tangga. Perempuan juga perlu diberi kesempatan sebagai pengambil keputusan.
Menurut dia, kehadiran calon legislatif perempuan dalam Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, tidak hanya membawa angin segar bagi dunia politik yang selama ini masih didominasi laki-laki, tetapi juga membawa harapan bagi kaum perempuan Indonesia yang ingin diperjuangkan hak-haknya.
Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari parpol dalam hal komposisi calon legislatif termasuk pelibatan perempuan sebagai caleg dan pemerintah dan perempuan di parlemen harus mendorong perempuan Indonesia khususnya Bangka Belitung untuk aktif berpolitik dan berpengetahuan luas tentang percaturan politik di negeri ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPKBPA) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Safitri meminta calon anggota legislatif (caleg) perempuan di daerah itu bersatu menghadapi Pemilu Legislatif 9 April 2014.
Caleg perempuan harus saling mendukung dan tidak berpolitik saling menjatuhkan dan mencari-cari kejelekan antarperempuan, sehingga mereka bisa duduk di parlemen untuk memperjuangkan nasib perempuan lainnya.
"Saat ini keterwakilan perempuan di parlemen hanya sekitar 6 persen atau masih sangat kurang dari 30 persen yang diamanahkan undang-undang dan dinilai kualitas sumber daya manusia (SDM) caleg perempuan sudah baik bahkan melebihi kualitas caleg laki-laki, namun kenyataannya keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah," ujarnya.
Menurut dia, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen karena kaum mereka tidak bersatu dan masih mementingkan ego dan kepentingan diri sendiri atau partainya.
"Agar lebih dipandang, perempuan harus meningkatkan kualitas diri, banyak belajar, memahami dunia politik dan yang paling penting harus saling mendukung, bukan saling menghujat, menjelekkan atau saling menjatuhkan," ujarnya.
Ia mengatakan, apabila caleg perempuan masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan partai yang mengusungnya, maka kepercayaan masyarakat untuk memilih caleg perempuan sebagai wakilnya juga akan berkurang.
"Jika caleg perempuan ini tidak membina hubungan yang baik dan harmonis tentu masyarakat khususnya kaum perempuan tidak simpati dan lebih memilih kaum laki-laki sebagai wakilnya," ujarnya.
Ia berharap pada Pemilu Legislatif nanti partai politik dapat memenuhi kuota 30 persen perempuan dan dapat memperjuangan nasib perempuan lainnya.
"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas politik perempuan ini agar mereka tidak hanya dimanfaatkan parpol dalam memenuhi kuota perempuan pada pemilu nanti
Sementara itu, Forum Komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Bangka Belitung (Babel), dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan bertekad menolak politik uang pada Pemilu 2014.
"Forum komunikasi ini diharapkan mampu mendukung para caleg perempuan untuk bersaing secara bersih tanpa menggunakan politik uang dan cara-cara kotor lainnya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat," kata Ketua Forum Komunikasi Caleg Perempuan Babel, Zubaidah.
Menurut dia, tekad para caleg perempuan yang tergabung dalam forum itu merupakan salah satu momentum untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia khususnya di Babel.
"Ini merupakan tekad kami untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan bersih agar korupsi di Indonesia khususnya Babel juga bisa diberantas dengan cepat," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan pemilu yang bersih masyarakat akan mendapatkan wakil yang benar-benar bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan pembangunan, rakyat dan kemajuan daerah.
"Kami prihatin dengan tingginya kasus korupsi yang sebagian besar juga melibatkan para anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Partisipasi perempuan di partai politik (parpol) dan lembaga legislatif masih rendah, hanya sekitar 6 persen pada Pemilu 2009. Meskipun mengalami peningkatan dari 4 persen pada Pemilu 2004 tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan dari kuota 30 persen sebagaimana amanat dalam undang-undang.
Pengalaman ini menunjukkan, perjuangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik belum berhasil maksimal.
Menurut dia, minimnya keterwakilan perempuan di bidang politik bukan semata-mata kesalahan sistem partai politik (parpol). Namun lebih dikarenakan minimnya partisipasi atau ketertarikan kaum hawa masuk ke dunia politik.
Keengganan berpolitik bagi perempuan bisa disebabkan banyak faktor, semisal urusan rumah tangga, lebih memilih berkarir di dunia usaha (niaga). Atau juga karena lemahnya SDM akibat ketidaksetaraan gender, artinya, pemberdayaan perempuan dan perjuangan kesetaraan gender sebagaimana termaktub dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) harus harus menyentuh aspek politik.
Perempuan, kata dia, hendaknya diberikan pendidikan politik yang memadai agar bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
"Perempuan harus dilibatkan secara langsung dengan persoalan-persoalan politik bangsa ini. Hilangkan budaya primordial, seperti menganggap perempuan makhluk yang lemah dan cukup sebagai ibu rumah tangga. Perempuan juga perlu diberi kesempatan sebagai pengambil keputusan.
Menurut dia, kehadiran calon legislatif perempuan dalam Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, tidak hanya membawa angin segar bagi dunia politik yang selama ini masih didominasi laki-laki, tetapi juga membawa harapan bagi kaum perempuan Indonesia yang ingin diperjuangkan hak-haknya.
Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari parpol dalam hal komposisi calon legislatif termasuk pelibatan perempuan sebagai caleg dan pemerintah dan perempuan di parlemen harus mendorong perempuan Indonesia khususnya Bangka Belitung untuk aktif berpolitik dan berpengetahuan luas tentang percaturan politik di negeri ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPKBPA) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Safitri meminta calon anggota legislatif (caleg) perempuan di daerah itu bersatu menghadapi Pemilu Legislatif 9 April 2014.
Caleg perempuan harus saling mendukung dan tidak berpolitik saling menjatuhkan dan mencari-cari kejelekan antarperempuan, sehingga mereka bisa duduk di parlemen untuk memperjuangkan nasib perempuan lainnya.
"Saat ini keterwakilan perempuan di parlemen hanya sekitar 6 persen atau masih sangat kurang dari 30 persen yang diamanahkan undang-undang dan dinilai kualitas sumber daya manusia (SDM) caleg perempuan sudah baik bahkan melebihi kualitas caleg laki-laki, namun kenyataannya keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah," ujarnya.
Menurut dia, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen karena kaum mereka tidak bersatu dan masih mementingkan ego dan kepentingan diri sendiri atau partainya.
"Agar lebih dipandang, perempuan harus meningkatkan kualitas diri, banyak belajar, memahami dunia politik dan yang paling penting harus saling mendukung, bukan saling menghujat, menjelekkan atau saling menjatuhkan," ujarnya.
Ia mengatakan, apabila caleg perempuan masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan partai yang mengusungnya, maka kepercayaan masyarakat untuk memilih caleg perempuan sebagai wakilnya juga akan berkurang.
"Jika caleg perempuan ini tidak membina hubungan yang baik dan harmonis tentu masyarakat khususnya kaum perempuan tidak simpati dan lebih memilih kaum laki-laki sebagai wakilnya," ujarnya.
Ia berharap pada Pemilu Legislatif nanti partai politik dapat memenuhi kuota 30 persen perempuan dan dapat memperjuangan nasib perempuan lainnya.
"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas politik perempuan ini agar mereka tidak hanya dimanfaatkan parpol dalam memenuhi kuota perempuan pada pemilu nanti
Sementara itu, Forum Komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Bangka Belitung (Babel), dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan bertekad menolak politik uang pada Pemilu 2014.
"Forum komunikasi ini diharapkan mampu mendukung para caleg perempuan untuk bersaing secara bersih tanpa menggunakan politik uang dan cara-cara kotor lainnya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat," kata Ketua Forum Komunikasi Caleg Perempuan Babel, Zubaidah.
Menurut dia, tekad para caleg perempuan yang tergabung dalam forum itu merupakan salah satu momentum untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia khususnya di Babel.
"Ini merupakan tekad kami untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan bersih agar korupsi di Indonesia khususnya Babel juga bisa diberantas dengan cepat," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan pemilu yang bersih masyarakat akan mendapatkan wakil yang benar-benar bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan pembangunan, rakyat dan kemajuan daerah.
"Kami prihatin dengan tingginya kasus korupsi yang sebagian besar juga melibatkan para anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014