Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Badan Koordinasi, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan perangkat tata laksana dalam mendukung kelancaran program KKBPK untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
"Agar terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, kita optimalkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN," kata Kasubbag Umum dan Humas BKKBN Babel, Santika Sari di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menambahkan banyak yang beranggapan bahwa pengelolaan surat merupakan urusan tata usaha saja, maka administrasi surat terutama mengenai tata cara penomoran surat dan kearsipan surat kurang dipedulikan.
Untuk itu, agar penomoran dan kearsipan surat dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan aturan mengenai tata cara penomoran surat dan tata kelola kearsipan, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perangkat Tata Laksana yang diikuti seluruh Pegawai Kantor Perwakilan BKKBN Babel.
"Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pegawai Perwakilan BKKBN Babel mengenai tata cara penomoran surat dan kearsipan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan dukungan administrasi meliputi dukungan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, salah satunya adalah pengelolaan persuratan dan kearsipan yang disebut dengan dukungan perangkat tata laksana.
Tanpa adanya dukungan administrasi ini, terutama dalam pengelolaan surat dan kearsipan, maka tidak tercipta lingkungan kerja yang nyaman untuk mencapai visi misi dan tujuan BKKBN.
"Arsip fisik adalah bukti sahih yang digunakan. Tanpa arsip orang tidak akan tahu aktivitas yang sudah dikerjakan. Makanya, pegawai kita juga perlu tahu pentingnya administrasi," lanjutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Agar terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, kita optimalkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN," kata Kasubbag Umum dan Humas BKKBN Babel, Santika Sari di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menambahkan banyak yang beranggapan bahwa pengelolaan surat merupakan urusan tata usaha saja, maka administrasi surat terutama mengenai tata cara penomoran surat dan kearsipan surat kurang dipedulikan.
Untuk itu, agar penomoran dan kearsipan surat dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan aturan mengenai tata cara penomoran surat dan tata kelola kearsipan, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perangkat Tata Laksana yang diikuti seluruh Pegawai Kantor Perwakilan BKKBN Babel.
"Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pegawai Perwakilan BKKBN Babel mengenai tata cara penomoran surat dan kearsipan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan dukungan administrasi meliputi dukungan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, salah satunya adalah pengelolaan persuratan dan kearsipan yang disebut dengan dukungan perangkat tata laksana.
Tanpa adanya dukungan administrasi ini, terutama dalam pengelolaan surat dan kearsipan, maka tidak tercipta lingkungan kerja yang nyaman untuk mencapai visi misi dan tujuan BKKBN.
"Arsip fisik adalah bukti sahih yang digunakan. Tanpa arsip orang tidak akan tahu aktivitas yang sudah dikerjakan. Makanya, pegawai kita juga perlu tahu pentingnya administrasi," lanjutnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018