Jakarta (Antaranews Babel) - Penanggulangan terorisme memerlukan upaya tindakan komprehensif yang menyentuh akar permasalahan utama tanpa memberikan label pada satu kelompok, seperti agama, negara atau ras.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, mengatakan hal itu saat mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara The 2018 "Chiefs Of Defense Conference" di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (16/10).
"Chiefs of Defense Conference" merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia. Pertemuan yang dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.
Tujuan penyelenggaraan tahun ini lebih difokuskan kepada kerja sama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremist Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.
KSAD dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu, juga menyampaikan tentang situasi kerja sama regional trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan "Terrorist Triangle Transit".
Terkait isu tersebut, Mulyono mengatakan, untuk mengantisipasi potensi ancaman yang ada dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.
"Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik trans nasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional, untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen, dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia," kata Jenderal bintang empat ini.
Ia pun menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global.
Mulyono juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi "smart approach" yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik.
Hal ini dikarenakan di wilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan di berbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstrimis.
"Solusi dengan 'hard approach' tidak akan menghentikan berkembangnya ekstrimisme. Persoalan ini, bukan hanya masalah keamanan dan pertentangan kelompok. Kita harus berjalan bersama dalam suatu wadah internasional, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan akar dari permasalahan secara berkelanjutan," tegasnya.
Dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa Panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, mengatakan hal itu saat mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada acara The 2018 "Chiefs Of Defense Conference" di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (16/10).
"Chiefs of Defense Conference" merupakan forum internasional puncak tahunan bagi para Panglima Militer dari mitra pertahanan AS di seluruh dunia. Pertemuan yang dilaksanakan tiga kali oleh AS ini, berlangsung selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.
Tujuan penyelenggaraan tahun ini lebih difokuskan kepada kerja sama transregional serta mempertahankan dari ancaman Violent Extremist Organization (VEO) melalui pendekatan strategik hubungan militer guna meng-counter terorisme.
KSAD dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu, juga menyampaikan tentang situasi kerja sama regional trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di Laut Sulu atau yang dikenal dengan "Terrorist Triangle Transit".
Terkait isu tersebut, Mulyono mengatakan, untuk mengantisipasi potensi ancaman yang ada dilakukan dengan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara ini.
"Dalam konteks yang lebih luas, karakteristik trans nasional dari terorisme yang memiliki jaringan internasional, untuk menghadapinya membutuhkan pemanfaatan ASEAN sebagai forum utama penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Ini semakin urgen, dengan beralihnya pola gerakan terorisme dari yang semula terpusat di Timur Tengah, menjadi tersebar ke berbagai belahan dunia," kata Jenderal bintang empat ini.
Ia pun menyadari akan kompleksitas permasalahan serta pentingnya strategi yang komprehensif, pemerintah Indonesia mengupayakan agar pola penanganan yang diambil di tingkat nasional selaras dengan upaya dalam lingkup regional dan global.
Mulyono juga menyampaikan pandangannya bahwa solusi "smart approach" yang bersifat multi aspek dan berjangka panjang sangat efektif dalam menghadapi perkembangan organisasi ekstrimis di kawasan Indo-Pasifik.
Hal ini dikarenakan di wilayah ini banyak sekali permasalahan kesenjangan di berbagai aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai ruang hidup organisasi ekstrimis.
"Solusi dengan 'hard approach' tidak akan menghentikan berkembangnya ekstrimisme. Persoalan ini, bukan hanya masalah keamanan dan pertentangan kelompok. Kita harus berjalan bersama dalam suatu wadah internasional, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan akar dari permasalahan secara berkelanjutan," tegasnya.
Dalam forum ini juga terdapat penyampaian dari beberapa Panglima militer negara lain diantaranya tentang pandangan global tentang ISIS, misi NATO di Irak, G5 Shahel di Afrika Barat, RSM di Afghanistan, OP Sophia/perdagangan manusia di Laut Mediterania serta pada bagian akhir dilanjutkan dengan diskusi.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018