Toboali, Babel (Antaranews Babel) - Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan akan memangkas biaya kendaraan operasional guna lebih mengefektifkan penggunaan anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan pada tahun anggaran 2019 mendatang.
Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Selatan, Juaidi di Toboali, Rabu mengatakan tahun depan pemda akan mengeluarkan kebijakan yakni menghapuskan pembiayaan biaya operasional kendaraan dinas maupun kendaraan jabatan di setiap OPD kecuali kepala daerah dan wakil kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD.
Dengan dihapuskannya biaya kendaraan operasional dinas ini, pemda memberikan tunjangan transportasi sebagai ganti hal tersebut dan semua kendaraan dinas akan diinventarisir kemudian dilelang lantaran biaya pemeliharaan selama ini cukup banyak dan besar dalam menyedot anggaran belanja pada belanja rutin.
"Kalau itu kan sudah kami persiapkan dalam penganggarannya, jadi masing-masing OPD hanya diberikan kendaraan operasional roda empat. Kemudian dua kendaraan operasional roda dua," katanya.
Ia mengatakan kebijakan penghapusan biaya operasional kendaraan dinas ini juga tidak berlaku untuk kendaraan khusus seperti damkar, ambulance dan lainnya agar dapat mendukung pelaksanaan tugas di OPD tersebut.
"Kendaraan operasional umum dengan jumlahnya lebih dari dua unit di masing-masing OPD, maka kendaraan tersebut akan dilelang dengan kriteria kendaraan itu telah delapan tahun dan rata rata kendaraan dinas di Bangka Selatan sudah tua," Katanya.
Ia mengatakan hasil dari lelang kendaraan tersebut akan masuk dalam kas daerah untuk menambah PAD Bangka Selatan, meskipun tidak besar.
"Kendaraan yang akan dihapus rencannya akan mulai kami tari pada januari 2019," Katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Selatan, Juaidi di Toboali, Rabu mengatakan tahun depan pemda akan mengeluarkan kebijakan yakni menghapuskan pembiayaan biaya operasional kendaraan dinas maupun kendaraan jabatan di setiap OPD kecuali kepala daerah dan wakil kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD.
Dengan dihapuskannya biaya kendaraan operasional dinas ini, pemda memberikan tunjangan transportasi sebagai ganti hal tersebut dan semua kendaraan dinas akan diinventarisir kemudian dilelang lantaran biaya pemeliharaan selama ini cukup banyak dan besar dalam menyedot anggaran belanja pada belanja rutin.
"Kalau itu kan sudah kami persiapkan dalam penganggarannya, jadi masing-masing OPD hanya diberikan kendaraan operasional roda empat. Kemudian dua kendaraan operasional roda dua," katanya.
Ia mengatakan kebijakan penghapusan biaya operasional kendaraan dinas ini juga tidak berlaku untuk kendaraan khusus seperti damkar, ambulance dan lainnya agar dapat mendukung pelaksanaan tugas di OPD tersebut.
"Kendaraan operasional umum dengan jumlahnya lebih dari dua unit di masing-masing OPD, maka kendaraan tersebut akan dilelang dengan kriteria kendaraan itu telah delapan tahun dan rata rata kendaraan dinas di Bangka Selatan sudah tua," Katanya.
Ia mengatakan hasil dari lelang kendaraan tersebut akan masuk dalam kas daerah untuk menambah PAD Bangka Selatan, meskipun tidak besar.
"Kendaraan yang akan dihapus rencannya akan mulai kami tari pada januari 2019," Katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018