Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan keluarga stunting mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, guna meningkatkan kualitas kesehatan keluarga kurang mampu di daerah itu.
"Kami terus mendorong Dinas Sosial mengajukan keluarga stunting kurang mampu menjadi peserta program PKH ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel Mulyono di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) menetapkan 20 desa di Provinsi Kepulauan Babel stunting. Bapenas pada 2018 menemukan 10 kasus stunting di Kabupaten Bangka Barat dan pada awal 2019 ditemukan 10 kasus di Kabupaten Bangka.
"Rata-rata kasus stunting terjadi di keluarga kurang mampu atau miskin, karena ketidakmampuan kelaurga tersebut menyediakan makanan bergizi untuk ibu hamil dan asupan anak-anaknya," ujarnya.
Menurut dia faktor kemiskinan cukup memberikan andil cukup besar kasus stunting di daerah ini. Keluarga miskin ini setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga mereka lebih memilih bekerja dari memeriksakan kesehatan anak ke posyandu, puskesmas dan pusat layanan kesehatan lainnya.
"Oleh karena itu, kami berharap Dinas Sosial memberikan bansos PKH kepada keluarga stunting tidak mampu ini," katanya.
Koordinator PKH Wilayah Provinsi Kepulauan Babel Wienardi mengatakan akan melakukan penyisiran keluarga stunting kurang mampu untuk mendapatkan program PKH Kementerian Sosial.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan alamat dan mengunjungi langsung keluarga miskin stunting ini," ujarnya.
Menurut dia selama ini, tim pendamping sosial hanya difokuskan membina dan memantau perkembangan kesejahteraan dan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat PKH ini.
"Alhamdulillah hasil pemantauan, tidak ada ditemukan keluarga penerima manfaat PKH yang stunting, bahkan tingkat kesehatan, sosial dan ekonomi sudah meningkat dibandingkan sebelum mereka mendapatkan bantuan sosial ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kami terus mendorong Dinas Sosial mengajukan keluarga stunting kurang mampu menjadi peserta program PKH ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel Mulyono di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) menetapkan 20 desa di Provinsi Kepulauan Babel stunting. Bapenas pada 2018 menemukan 10 kasus stunting di Kabupaten Bangka Barat dan pada awal 2019 ditemukan 10 kasus di Kabupaten Bangka.
"Rata-rata kasus stunting terjadi di keluarga kurang mampu atau miskin, karena ketidakmampuan kelaurga tersebut menyediakan makanan bergizi untuk ibu hamil dan asupan anak-anaknya," ujarnya.
Menurut dia faktor kemiskinan cukup memberikan andil cukup besar kasus stunting di daerah ini. Keluarga miskin ini setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga mereka lebih memilih bekerja dari memeriksakan kesehatan anak ke posyandu, puskesmas dan pusat layanan kesehatan lainnya.
"Oleh karena itu, kami berharap Dinas Sosial memberikan bansos PKH kepada keluarga stunting tidak mampu ini," katanya.
Koordinator PKH Wilayah Provinsi Kepulauan Babel Wienardi mengatakan akan melakukan penyisiran keluarga stunting kurang mampu untuk mendapatkan program PKH Kementerian Sosial.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan alamat dan mengunjungi langsung keluarga miskin stunting ini," ujarnya.
Menurut dia selama ini, tim pendamping sosial hanya difokuskan membina dan memantau perkembangan kesejahteraan dan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat PKH ini.
"Alhamdulillah hasil pemantauan, tidak ada ditemukan keluarga penerima manfaat PKH yang stunting, bahkan tingkat kesehatan, sosial dan ekonomi sudah meningkat dibandingkan sebelum mereka mendapatkan bantuan sosial ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019