Jakarta (Antara Babel) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan
pelaku kekerasan seksual pada anak pantas dihukum mati.
"Hukuman mati saya pikir pantas jika dibandingkan dengan hukuman penjara 15 tahun. Nyatanya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali," katanya di Jakarta, Rabu.
"Tentu perlu ada hukuman yang membuat pelaku jera dan kasus serupa tidak akan terjadi kembali," katanya
Ia juga mendukung pengumpulan satu juta tanda tangan petisi untuk mendesak revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Belum kasus JIS selesai, muncul lagi kasus serupa dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak. Ini tentu tamparan bagi pemerintah yang kurang memperhatikan perlindungan bagi anak," kata Nurul.
Ia yakin masih banyak kasus serupa yang belum terungkap oleh pihak kepolisian maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Nurul mengatakan partainya meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap anak.
"Tentu pemerintah dan KPAI tidak bisa bergerak sendiri. Pengawasan terhadap keamanan anak menjadi kewajiban para orangtua. Jangan sampai lalai dan menyalahkan sana sini," katanya.
"Tentu pemerintah dan KPAI juga mendukung partisipasi orangtua dalam menjaga keamanan anak," katanya.
Setelah kasus kekerasan seksual pada satu anak siswa taman kanak-kanak di Jakarta International School (JIS) mengemuka, kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di daerah lain muncul, termasuk kasus kekerasan seksual di Sukabumi yang korbannya sampai 110 anak.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Hukuman mati saya pikir pantas jika dibandingkan dengan hukuman penjara 15 tahun. Nyatanya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali," katanya di Jakarta, Rabu.
"Tentu perlu ada hukuman yang membuat pelaku jera dan kasus serupa tidak akan terjadi kembali," katanya
Ia juga mendukung pengumpulan satu juta tanda tangan petisi untuk mendesak revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Belum kasus JIS selesai, muncul lagi kasus serupa dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak. Ini tentu tamparan bagi pemerintah yang kurang memperhatikan perlindungan bagi anak," kata Nurul.
Ia yakin masih banyak kasus serupa yang belum terungkap oleh pihak kepolisian maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Nurul mengatakan partainya meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap anak.
"Tentu pemerintah dan KPAI tidak bisa bergerak sendiri. Pengawasan terhadap keamanan anak menjadi kewajiban para orangtua. Jangan sampai lalai dan menyalahkan sana sini," katanya.
"Tentu pemerintah dan KPAI juga mendukung partisipasi orangtua dalam menjaga keamanan anak," katanya.
Setelah kasus kekerasan seksual pada satu anak siswa taman kanak-kanak di Jakarta International School (JIS) mengemuka, kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di daerah lain muncul, termasuk kasus kekerasan seksual di Sukabumi yang korbannya sampai 110 anak.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014