Jakarta (Antara Babel) - Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Nurul Arifin menilai Presiden Joko Widodo saat ini belum mampu menjadi seorang panglima bagi pemerintahannya sendiri, menyusul maraknya kekisruhan di tingkat eksekutif.
"Kami lihat sekarang sedang terjadi kekisruhan, kegalauan, banyak hal yang sepertinya tidak terintegrasi dalam pemerintahan pak Jokowi. Saya menyebutnya Presiden sebagai kepala pemerintahan belum mampu menjadi panglima di pemerintahannya," kata Nurul dalam diskusi publik Universitas Paramadina bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi, di Jakarta, Senin.
Nurul mengatakan seharusnya Jokowi bisa merasa nyaman dalam mengambil segala keputusan, karena banyaknya dukungan rakyat kepada dirinya.
"Kami berharap pak Jokowi bisa lebih tampil untuk mengintegrasikan kekuatan yang dimiliki. Dengan gayanya kita harap pak Jokowi bisa jadi panglima pemerintahan ini, misalnya ada kasus hukum yang aroma politiknya kuat, kami harap jangan ada intervensi politik," ujar dia.
Nurul menekankan bahwa kekisruhan yang melanda pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini bukan karena penjegalan oleh partai Koalisi Merah Putih (KMP) layaknya yang selama ini dikhawatirkan.
Kekisruhan yang terjadi menurut dia, justru datang dari keluarga besar partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"KMP malah justru membuktikan posisinya mendukung pemerintahan yang sah dan mengkritik secara konstruktif. Yang kisruh justru dari keluarga KIH sendiri," jelas Nurul.
Dia mengatakan Presiden Jokowi terlihat belum memegang kendali atas pemerintahan, dimana masih banyak intervensi dari pihak lain. Nurul mengaku tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi, yang jelas kata Nurul, intervensi itu tidak hanya dari partai Jokowi bernaung saja, tetapi dari partai pendukung lainnya.
"Saya kira ini yang jadi koreksi. Sering kali komunikasi politik tidak berjalan baik, apakah karena komposisi struktur pemerintahan begitu berwarna ada muda-tua, senior-junior, saya tidak tahu," kata dia.
Nurul menekankan bahwa partai KMP tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Bahkan, kata Nurul, menurut kabar beredar, pemerintah lebih mudah bekerja dengan KMP.
