Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengawal tindaklanjut surat edaran gubernur terkait pemberantasan sarang nyamuk di pemerintah desa dan kelurahan, guna menekan kasus demam berdarah dengue selama musim hujan serta pancaroba di daerah itu.
"Pengawalan surat edaran ini untuk memastikan apakah bupati, wali kota, camat, lurah dan kades sudah melaksanakan PSN di masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel Mulyono di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan tentang PSN ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peran masyarakat pemberantasan sarang nyamuk di luar dan dalam rumah, sehingga menekan kasus DBD yang mengalami peningkatan.
"Kami berharap Dinas Kesehatan kabupaten/kota juga mengawal surat edaran ini dan melaporkan camat, lurah dan kades mana saja yang tidak melaksanakan surat edaran ini," ujarnya.
Menurut dia mengawal penerapan surat edaran ini sangat penting, karena potensi meningkatnya kasus DBD yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis data kasus DBD terhitung 2013 hingga 2018 dan kasus penyakit akibat gigitan ini akan mengalami peningkatan setiap September hingga Maret tahun berikutnya.
"Kami memperkirakan puncak kasus DBD tahun ini akan terjadi pada Maret dan April sudah aman dari penyakit berbasis lingkungan ini," katanya.
Ia mengatakan jumlah masyarakat terjangkit DBD selama 2018 mencapai 768 orang atau bertambah 535 dibandingkan 2017 yang hanya 233 kasus. Dua dari 768 pasien DBD yang ditangani di rumah sakit meninggal dunia, karena penyakit yang dideritanya sudah cukup akut.
Sementara itu, jumlah kasus selama Januari 2019 sebanyak 118 kasus DBD yang ditangani di rumah sakit, puskesmas tersebar di kabupaten/kota dengan rincian Kota Pangkalpinang 33 kasus, Kabupaten Bangka 40 kasus, Bangka Barat 16 kasus, Bangka Selatan 3 kasus, Bangka Tengah 13 kasus, Belitung 6 kasus dan Belitung Timur 7 kasus.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota hingga RT dan RW untuk melaksanakan PSN ini, agar tidak terjadi KLB DBD ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Pengawalan surat edaran ini untuk memastikan apakah bupati, wali kota, camat, lurah dan kades sudah melaksanakan PSN di masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel Mulyono di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan tentang PSN ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peran masyarakat pemberantasan sarang nyamuk di luar dan dalam rumah, sehingga menekan kasus DBD yang mengalami peningkatan.
"Kami berharap Dinas Kesehatan kabupaten/kota juga mengawal surat edaran ini dan melaporkan camat, lurah dan kades mana saja yang tidak melaksanakan surat edaran ini," ujarnya.
Menurut dia mengawal penerapan surat edaran ini sangat penting, karena potensi meningkatnya kasus DBD yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis data kasus DBD terhitung 2013 hingga 2018 dan kasus penyakit akibat gigitan ini akan mengalami peningkatan setiap September hingga Maret tahun berikutnya.
"Kami memperkirakan puncak kasus DBD tahun ini akan terjadi pada Maret dan April sudah aman dari penyakit berbasis lingkungan ini," katanya.
Ia mengatakan jumlah masyarakat terjangkit DBD selama 2018 mencapai 768 orang atau bertambah 535 dibandingkan 2017 yang hanya 233 kasus. Dua dari 768 pasien DBD yang ditangani di rumah sakit meninggal dunia, karena penyakit yang dideritanya sudah cukup akut.
Sementara itu, jumlah kasus selama Januari 2019 sebanyak 118 kasus DBD yang ditangani di rumah sakit, puskesmas tersebar di kabupaten/kota dengan rincian Kota Pangkalpinang 33 kasus, Kabupaten Bangka 40 kasus, Bangka Barat 16 kasus, Bangka Selatan 3 kasus, Bangka Tengah 13 kasus, Belitung 6 kasus dan Belitung Timur 7 kasus.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota hingga RT dan RW untuk melaksanakan PSN ini, agar tidak terjadi KLB DBD ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019