Palangkaraya, Kalimantan Tenga (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) ingin memastikan pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.
"Kami ingin memastikan bagaimana pembangunan ibu kota negara baru ini sebagai identitas bangsa yang diupayakan dengan pembiayaan sendiri," ujar Deputi Bidang Pengembangan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat.
Rudy menjelaskan bahwa ibu kota negara yang baru ini harus memenuhi identitas bangsa, dan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibukota negara.
Selain itu pemerintah juga berupaya untuk tidak membebani APBN terlalu besar untuk skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara tersebut.
Kementerian PPN/Bappenas ingin mengupayakan skema pembiayaan pemindahan ibukota negara itu sebagian besarnya melalui kerja sama skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), berkolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta.
Dalam paparannya di dialog nasional pemindahan ibu kota negara, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.
Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.
Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan lokasi ibu kota baru yang kini telah mengerucut pada beberapa nama.
Adapun nama-nama lokasi yang gencar berhembus akan dijadikan ibu kota negara yakni Bukit Soeharto Kalimatan Timur, Gunung Mas di Kalimantan Tengah, dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, saat ini pemerintah terus melakukan kajian-kajian perihal penentuan lokasi ibu kota. Ujung tombak penentuan tetap menunggu keputusan presiden.
